Menurut saya, Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum non-aktif Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin perlu memaksimalkan peranannya dalam menetralisir suhu politik di tanah air, khususnya di masa pandemi Covid-19, atas kedatangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi baru-baru ini.
Sebab, di samping berstatus sebagai wakil kepala negara plus wakil kepala pemerintahan, Ma'ruf Amin juga masih punya kedudukan dan pengaruh besar di organisasi para ulama.
Di kalangan ulama, posisi dan ketokohan beliau konsisten terjaga, sehingga apa pun yang beliau katakan bukan cuma kehendak pemerintah, tetapi juga buah kebijaksanaan petinggi umat Islam.
Maksudnya begini. Belakangan negeri ini terpaksa riuh gara-gara kedatangan HRS dan terlaksananya berbagai kegiatan massa yang memicu kerumunan, di mana terbukti melanggar protokol kesehatan di masa pandemi.
HRS datang disambut arak-arakan, dan kemudian berlangsung acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Jakarta (dua kali), ceramah HRS di Bogor, dan prosesi pernikapan putri HRS di Petamburan.
Dampak dari kegiatan HRS pun tidak hanya terlanggarnya protokol kesehatan dan potensi melajunya penyebaran Covid-19, melainkan pula "memakan korban" serta "menampar" pejabat kepala daerah.
Sebagaimana diketahui publik, buntutnya adalah dipecatnya 4 (empat) petinggi Polri dari jabatan (2 Kapolda dan 2 Kapolres) dan diperiksanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Mapolda Metro Jaya.
Suhu politik meningkat karena keberadaan dan tindak-tanduk HRS dikait-kaitkan dengan kepentingan tertentu, serta menegangnya tensi pemerintah pusat yang melihat kelompok HRS semakin berulah.
Kelompok HRS malah defensif menyikapi kebijakan pemerintah. Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, Kapolri, dan beberapa menteri sudah bersuara, namun rasanya belum berhasil "menembus" relung hati mereka.
Terang saja, kelompok HRS yang dimaksud adalah FPI, GNPFU, dan PA 212. Kukuh tidak mau disalahkan, ultimatum pemerintah yang kembali menegaskan larangan kegiatan massa di masa pandemi justru ditanggapi lain oleh tiga ormas itu.
FPI, GNPFU, dan PA 212 yang semula ingin mengadakan reuni akbar pada 2 Desember 2020 nanti, urung niat. Ketiganya menunda reuni, dan menggantinya dengan Dialog Nasional dan istighosah (di wilayah masing-masing, tidak terpusat di Jakarta), di hari dan tanggal yang sama.
