Sudah setahun Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memimpin Indonesia (20 Oktober 2019-20 Oktober 2020). Sebagian misi (janji politik) mereka berdua telah ditunaikan dan sebagian lain lagi belum, bahkan ada yang terasa sulit direalisasikan ke depan.
Merancang Undang-undang (UU), menggeliatkan ekonomi, menegakkan hukum, memberantas korupsi, mensejahterahkan masyarakat, dan sebagainya kiranya bisa dianggap misi biasa dari para pemimpin negeri.
Mengapa? Karena siapa pun presiden dan wakil presiden, tentu dalam setiap program kerjanya terdapat sejumlah misi tadi. Bagaimana nanti realisasinya, semua tergantung pada strategi dan kondisi.
Di antara sekian janji Jokowi-Ma'ruf, sebenarnya ada 2 (dua) mimpi besar yang ingin mereka wujudkan, dan jika itu tercapai, akan menjadi torehan sejarah, mahakarya.
Kedua misi besar tersebut adalah pembangunan istana di wilayah Papua dan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Ya, istana pernah dijanjikan Jokowi kepada perwakilan tokoh Papua dan Papua Barat, serta desain ibu kota sudah selesai disayembarakan.
Janji bakal hadirnya "istana cabang" di Papua disampaikan Jokowi pada Selasa, 10 September 2019 di Istana Negara. Di hadapan para tokoh Papua dan Papua Barat (yang sengaja diundang pada waktu itu), Jokowi mengutarakan keinginannya, bahwa dengan adanya istana di Papua, beliau akan meluangkan waktunya untuk berkantor di sana.
Jokowi mengikat janji, istana di Papua akan dibangun mulai awal 2020, sehingga para tokoh Papua dan Papua Barat pun menyambut dengan amat gembira. Mereka bahkan sampai menawarkan "lahan gratis" kepada Jokowi.
Baca: Jokowi: Mulai Tahun Depan, Istana Negara Dibangun di Papua.
Itulah janji Jokowi kepada masyarakat Papua. Namun, hingga sekarang, tahun 2020 mau berakhir, tanda-tanda rencana pembangunan istana masih kabur. Tidak ada lagi pembahasan dan tindak lanjut. Bisa dipahami, negara sedang "sekarat" gara-gara Covid-19 dan pemerintah juga sangat sibuk. Alasan lainnya, mungkin keuangan nasional menipis.
Berikutnya, misi besar kedua yakni mengenai pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Anggaran pemindahan ibu kota negara telah dihitung, totalnya sebesar Rp 466 triliun. Lahan juga sudah diukur, di mana seluas 180 ribu hektar, atau 3 (tiga) kali luas DKI Jakarta.
