Kemarin, Selasa, 20 Oktober 2020, genap 1 (satu) tahun Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memimpin Indonesia. Atau, tepat 6 (enam) tahun juga Joko Widodo berkuasa.
Mengesampingkan jejak kepemimpinannya pada periode pertama (2014-2019), di awal periode kedua ini, ternyata Jokowi bersama Ma'ruf Amin terpaksa mendapat "rapor merah" dari hasil kerja mereka.
Melansir KOMPAS.com, Selasa (20/10/2020), kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin jauh dari harapan. Berdasarkan hasil survei Litbang KOMPAS, mayoritas publik mengaku tidak puas atas kinerja pemerintah sepanjang 1 (satu) tahun belakangan ini.
Litbang KOMPAS menyajikan kesimpulan bahwa, hanya 45,2 persen publik yang menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin, sementara ada sebanyak 52,5 persen yang merasa tidak puas.
Jika dilihat, ketidakpuasan publik lebih tertuju pada soal kinerja ekonomi dan hukum. Tentu hal ini terjadi karena terhentinya pergerakan roda perekonomian gara-gara Covid-19 dan polemik keberadaan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Di samping sisi ekonomi dan hukum, aspek lain yang disorot publik karena memang berdampak pada kinerja pemerintah yakni masalah komunikasi. Para pejabat tinggi negara di lingkaran presiden dianggap kurang piawai menyosialisasikan kebijakan dan capaian pemerintah.
Dan ternyata bukan cuma publik, Jokowi sendiri mengafirmasi kekecewaannya mengenai kemampuan komunikasi para bawahannya. Ia sampai berulang kali menegur menteri tertentu yang dinilai "asal bicara" dan akibatnya tidak menarik simpati masyarakat.
Bahkan ada pula menteri atau pejabat terkait yang amat diharapkan hadir dan berbicara kepada masyarakat, malah tampak menghindar. Maka dari itu, presiden pun kembali mengingatkan agar tidak terjadi lagi hal serupa di masa mendatang.
Semua menteri terkena teguran Jokowi. Itulah yang disampaikan Kepala Kantor Staf Kepresiden (KSP), Moeldoko. Untuk itu, seluruh menteri diminta berevaluasi dan memperbaiki diri.
"Kami semuanya ditegur oleh Presiden bahwa komunikasi kita sungguh sangat jelek. Untuk itu, ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari Presiden untuk perbaikan ke depan dengan baik. Tetapi itu bukan sebuah alasan bagi kami untuk tidak berkomunikasi dengan baik. Kami selalu membenahi diri, kita selalu ingin memperbaiki diri," ujar Moeldoko, Rabu (21/10/2020).
Komunikasi publik terbukti sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan. Artinya sisi ini tidak boleh diabaikan. Komunikasi tidak asal berbicara, atau dengan tindakan lain yang serampangan. Wajib terencana, terarah, dan terealisasi. Kiranya salah satu kinerja pemerintah adalah aspek komunikasi publik.
