Misi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam melakukan pembenahan besar-besaran terhadap ratusan perusahaan pelat merah yang dinaungi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampaknya bukan isapan jempol.
Aksi benah sudah dimulai dan perombakan struktur kepemimpinan tengah berlangsung. Jajaran komisaris dan direksi disetel ulang, ada yang dipertahankan dan ada pula yang diganti untuk diisi orang-orang baru yang tentunya berpengalaman dan berkapasitas.
Apakah karena kurang kompeten sehingga seseorang tidak lagi dipertahankan menjabat di posisi yang sama? Jawabannya bisa "iya" dan bisa juga "tidak". Namun perlu dipahami, perombakan bisa juga terjadi karena ada pemberian tanggungjawab baru dan menantang bagi setiap individu pejabat.
Entah perusahaan mana saja yang jadi target perombakan, apakah seluruhnya atau sebagian, yang jelas Menteri BUMN Erick Thohir memastikan segala jenis usaha, baik yang bergerak di bidang transportasi, energi, tambang, keuangan atau perbankan dan sebagainya tidak akan luput dari pantauan.
Hampir semua pihak pasti tahu bahwa beberapa perusahaan yang dikelola negara sedang mengidap penyakit kronis. Perusahaan yang sedianya dapat memberikan keuntungan bagi negara dan kesejahteraan untuk masyarakat masih jauh dari harapan dan tujuan.
Penyakit kronis yang dimaksud adalah perusahaan telah berubah menjadi lahan bancakan koruptor, sarang mafia, serta dikendalikan oleh orang-orang yang kurang bertanggungjawab dan tidak kompeten.
Sebagai pemilik dan pengelola utama, tentu pemerintah tidak ingin membiarkan perusahaan-perusahaannya menderita kerugian akibat salah kelola dan dimanfaatkan demi kepentingan segelintir orang maupun pihak.
Tentu pula, dalam 'menyehatkan' kembali perusahaan, pemerintah wajib menghadirkan orang-orang terbaik yang sesuai kriteria, bukan cuma mengerti sebuah bidang usaha, akan tetapi harus tegas, "keras kepala", antikorupsi, paham aturan dan arah kebijakan yang ingin dituju pemerintah, dan seterusnya.
Sekali lagi belum diketahui daftar perusahaan mana saja yang struktur kepemimpinannya dirombak, namun yang tengah jadi fokus perhatian dan ramai dibicarakan publik belakangan ini adalah PT Pertamina (Persero).Â
Mengapa? Karena salah seorang pucuk pimpinan baru Pertamina oleh sebagian kalangan dinilai kontroversial, yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Sosok yang juga mantan Bupati Belitung Timur dan mantan anggota DPR RI tersebut dianggap tidak pantas memimpin Pertamina karena sempat tersandung masalah hukum. Dirinya ditolak, khususnya para pegawai Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Akan tetapi aksi penolakan FSPPB terhadap Ahok nyata tidak digubris. Erick bersama Tim Penilai Akhir (TPA) tetap mengangkat dan melantik Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.
Bagi Erick dan TPA, kasus lama Ahok sudah selesai dan tidak ada sangkut-pautnya dengan program suksesi kepemimpinan di BUMN. Kompetensilah yang membuat Ahok dipercaya, dan segala aksi penolakan yang bernuansa politis dikesampingkan.
Apakah Ahok akan sukses mengendalikan Pertamina? Hanya waktu dan bukti kinerja yang mampu menjawab. Selain Ahok, orang baru yang masuk ke tubuh Pertamina antara lain Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai wakil komisaris utama, mantan Kabaharkam Polri Komisaris Jenderal (Pol) Condro Kirono sebagai komisaris, dan mantan Direktur Utama Telkomsel Emma Sri Martini sebagai Direktur Keuangan.
Menarik, jenderal bintang tiga diangkat menjadi komisaris Pertamina. Menurut Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Condro bakal mem-backup Ahok dalam menjalankan tugas pengawasan, terutama untuk urusan pencegahan korupsi dan penegakan hukum lainnya.
Itu di Pertamina, lalu bagaimana dengan perusahaan-perusahaan lain? Sudah adakah kabar masuknya orang baru dan hebat? Kembali ke awal tadi, perombakan struktur bukan hanya soal masuknya orang baru, namun juga adanya mutasi pejabat dari satu perusahaan ke perusahaan berikutnya.
Mengenai pejabat mana yang dimutasi tidak perlu dijabarkan di sini, karena memang hal lumrah terjadi perusahaan BUMN. Yang mau diungkap adalah kehadiran orang luar yang mungkin pernah atau belum pernah masuk BUMN.
Siapakah mereka? Di antaranya adalah para mantan menteri di Kabinet Kerja (Jokowi-Jusuf Kalla) yang menurut penilaian publik sebelumnya patut dipertahankan untuk jadi menteri lagi di Kabinet Indonesia Maju (KIM) namun gagal.
Kiranya pandangan publik terhadap para mantan menteri ini sesuai pula dengan penilaian Presiden Jokowi dan Menteri Erick. Mereka akhirnya "diaktifkan" lagi karena dianggap layak dan pantas.
Kinerja mereka selama jadi menteri pasti memuaskan tapi sulit dipertahankan karena barangkali ada pertimbangan tertentu dari presiden, termasuk rencana pemberian tanggungjawab baru.
Para mantan menteri yang disebut-sebut bakal memimpin perusahaan BUMN adalah mantan Menkominfo Rudiantara sebagai Direktur Utama PT PLN (telah dikonfirmasi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung), mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan (kemungkinan jadi Direktur Utama Garuda Indonesia), dan mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti (diisukan jadi Direktur Utama Perum Perindo).
Mantan menteri jadi pimpinan BUMN, turun level dong? Demi pelayanan bagi bangsa dan negara, sepertinya Rudiantara, Ignasius Jonan, dan Susi Pudjiastuti tidak mungkin mengedepankan gengsi dan mempermasalahkan level. Mereka pasti akan menerima tanggungjawab baru itu.
Kalau benar terwujud, para mantan menteri kembali turun gunung "berperang" dengan medan terpusat di BUMN, maka masyarakat harus bersyukur. Ya, orang-orang hebat akan saling berkolaborasi membasmi mafia dan mengikis perilaku koruptif yang sudah mendarahdaging.
***
