Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah secara resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) yang diumumkan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, pada Jumat, 22 November 2019.
"Insya Allah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," ujar Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Selain Ahok, mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah juga ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara atau BTN (Persero).
Ahok sendiri dikabarkan akan segera menjalankan tugas barunya di Pertamina mulai Senin, 25 November 2019, usai proses pengangkatan jajaran dewan komisaris dan dewan direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Pertamina.
Sementara soal kapan Chandra memulai tugas, belum ada informasi terbaru tentang hal itu. Intinya, pengangkatan Ahok (maupun Chandra) tidak lagi menunggu awal Desember 2019, seperti yang sempat disampaikan oleh Erick.
Sila baca: Akankah Erick Thohir Tunduk pada Protes FSPPB Soal Ahok?
Berkaitan dengan penunjukan Ahok, hingga saat ini belum ada aksi penolakan berarti, di mana memang beberapa hari yang lalu sempat berlangsung deklarasi dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang dikomandoi oleh Arie Gumilar.
Apakah FSPPB akan tetap menolak Ahok? Mari lihat perkembangan situasi. Cuma dengan menolak, FSPPB berarti pula menolak keputusan yang diambil para pemegang saham yang boleh dikatakan sebagai pemilik Pertamina.
Menolak hasil RUPSLB bermakna juga FSPPB bertindak "membangkang", yang ujungnya bakal berakibat fatal terhadap eksistensi organisasi dan nasib individu yang menyuarakan penolakan.Â
Mestinya FSPPB tidak terlalu masuk atau ikut campur ke dalam ranah yang bukan hak dan kewajiban mereka. Sebagai karyawan, tugas mereka hanya bekerja sebaik mungkin sehingga membanggakan perusahaan.
Dan kalau ditanya siapa pihak di luar tubuh Pertamina yang masih keberatan atas penunjukan Ahok, mungkin ada banyak, cuma lagi tengah diwakili oleh Fadli Zon dan Rizal Ramli.
Fadli mempersoalkan pengalaman Ahok di bidang pertambangan minyak, sementara Rizal terus mengungkit status Ahok yang pernah tersandung kasus penodaan agama.Â
Bahwa Ahok belum punya pengalaman di bidang pertambangan minyak, betul. Namun perlu diketahui, dia punya pengalaman sebagai pengusaha di bidang tambang timah di Belitung. Kemudian dia juga seorang birokrat andal, mantan bupati, anggota DPR RI dan Gubernur DKI Jakarta.
Belum lagi pertimbangannya adalah posisi yang diemban Ahok tidak bersentuhan langsung dengan soal operasional lapangan, melainkan pada urusan manajemen puncak perusahaan, yang memastikan jajaran direksi bekerja sesuai SOP dan undang-undang yang berlaku.
Kemudian mengenai statusnya yang sempat terkena kasus, menurut Menko Polhukam Mahfud MD tidak masalah. Ahok sudah menjalankan hukuman dengan masa maksimal, hampir dua tahun.
Bagi Mahfud aksi pro dan kontra merupakan hal biasa dalam proses suksesi kepemimpinan, karena jangankan posisi pimpinan tertinggi di perusahaan negara, pemilihan ketua RT saja tidak luput dari penolakan.
"Ahok di Pertamina ya tidak apa-apa. Kalau saya bicara secara hukum, ya tidak ada masalah hukum. BUMN itu kan bukan jabatan politik, itu badan hukum perdata. Nah, kalau orang setuju tidak setuju, itu biasa saja. Orang jadi ketua RT saja, ada yang setuju ada yang tidak setuju," tutur Mahfud (23/11).
Maka dari itu, alangkah baiknya jika Fadli dan Rizal belajar dari kebesaran hati Andre Rosiade (politisi Partai Gerindra, teman sejawat Fadli) dan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) yang tidak lagi mempersoalkan "noda" yang pernah mencemari pribadi Ahok.
Andre meminta Ahok ke depan lebih mampu mengendalikan diri lagi, terutama dalam menjaga lisan atau tutur kata. Senada dengan itu, Ketua Panitia Reuni Akbar Mujahid 212, Awit Masyhuri berpesan agar Ahok tidak lagi menyinggung agama ketika melaksanakan tugas dan bekerja.
"Tidak masalah, yang penting jangan singgung agama lagi. Iya. Itu kan urusan jabatan di BUMN. Kami tidak ada urusan ke sana," kata Awit (23/11).
Kesimpulannya, pesan kepada Ahok, setelah menjalani hukuman sembari melakukan refleksi dan olah diri, ketika memulai karya di Pertamina mestinya diawali dari nol. Semua hal buruk wajib ditanggalkan untuk ditinggalkan. Saatnya menyongsong lembaran baru.
Entah berhubungan dengan hukum semesta atau tidak, masuknya Ahok ke tubuh Pertamina kiranya semacam kode bahwa Ahok memang harus memulai dari nol, persis dengan slogan yang sering diucapkan petugas SPBU (milik Pertamina) tiap kali mengisi BBM di kendaraan para pelanggaan, "mulai dari nol ya, pak/bu!".
Maknanya bahwa selain mengontrol diri, Ahok juga mesti belajar dari nol tentang manajemen Pertamina. Pengalaman dan kemampuan leadership-nya akan menjadi modal untuk segera beradaptasi di lingkungan baru, Pertamina.
Dan untuk mendukung proses percepatan adaptasi Ahok, Erick pun mengutus orang baru yang berpengalaman ke dalam tubuh Pertamina yakni Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina (mantan Direktur Utama PT Inalum) dan Emma Sri Martini sebagai Direktur Keuangan Pertamina (mantan Direktur Utama PT Telkomsel).
Tugas Ahok sebagai komisaris utama cukup berat, antara lain melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan perusahaan, pelaksanaan rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran, ketentuan anggaran dasar dan keputusan RUPS, peraturan perundangan yang berlaku, dan memberikan saran kepada direksi.
Dengan bantuan pendampingan Tuhan dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia (termasuk jajaran Pertamina), Ahok dipastikan mampu bekerja sesuai harapan Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir, yakni membawa Pertamina ke masa depan yang lebih baik.
Selamat bekerja, Pak Ahok. Tetap "mulai dari nol", ya Pak!
***
