Menurut penulis, di situlah kesulitan Presiden Jokowi, cukup banyak pihak yang "wajib" diambil hatinya. Gerindra sebenarnya tidak berhak, namun perjuangan "berdarah-darah" mereka ketika melawan Jokowi-Ma'ruf Amin juga agaknya turut dipertimbangkan.
Presiden Jokowi berusaha merangkul semua kelompok (parpol dan golongan), walaupun akhirnya tetap ada parpol yang 'dibiarkan' jadi oposisi, yakni Partai Demokrat, PKS dan PAN. Khusus Demokrat, barangkali masih ada peluang masuk kabinet, cuma Presiden Jokowi yang tahu tentang itu.
Karena berada di posisi sulit di mana harus merangkul banyak pihak, sementara kursi kabinet terutama untuk jabatan menteri terbatas, maka langkah yang diambil Presiden Jokowi adalah 'mengesampingkan sementara' kepentingan Partai Hanura, PKPI dan PBB.
Artinya apa? Presiden Jokowi tetap tidak ingin ketiga parpol tersebut 'terlantar'. Itu semua bagian dari 'desain cantik' yang sangat terencana dan sempurna.
Kedua, mengakomodasi kepentingan parpol pendukung bukan satu-satunya alasan Presiden Jokowi mengangkat lagi wamen baru. Alasan lainnya adalah karena memang dibutuhkan.
Di atas tadi Fadjroel menyebutkan, setidaknya dua (dua) kementerian yang telah ditandangani Perpres tentang akan adanya wamen, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset dan Tekonologi. Mengapa dua kementerian itu disebut butuh, barangkali pertimbangannya faktor beban kerja.
Ambil contoh Nadiem Makarim yang menjabat sebagai Menteri Kemendikbud. Beliau berpendidikan dan berpengalaman mumpuni. Namun untuk soal pengalaman, tanggungjawab yang sedang diembannya sesuatu hal yang baru. Oleh karena itu, rasanya beliau perlu diberi pendamping.
Ketiga, soal kemungkinan terjadinya pembengkakan anggaran, tentu Presiden Jokowi sudah memperhitungkannya secara matang, mendiskusikannya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta para menteri yang akan diberi wamen.
Itulah 3 (tiga) poin yang menurut penulis merupakan dasar pertimbangan Presiden Jokowi ketika berencana mengangkat wamen baru. Lalu, bukankah disebutkan Moeldoko ada 6 (enam) orang? Yang 4 (empat) lagi di kementerian apa?
Kementerian mana yang akan diberi wamen, hanya Presiden Jokowi yang tahu. Tapi ini hanya prediksi. Empat kementerian lainnya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Alasannya sama, faktor beban kerja. Sekali lagi, nama keempat kementerian sebatas prediksi.
Selanjutnya, apakah 6 (enam) kursi wamen bakal seluruhnya dipercayakan kepada para kader parpol pendukung (dan Demokrat) atau sebagian ke tangan profesional non parpol?
