Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada Jumat, 18 Oktober 2019 lalu.
Secara umum susunan atau struktur jabatan di TNI tidak mengalami banyak perubahan. Namun hal menariknya ada penambahan posisi baru, yakni jabatan wakil panglima TNI.
Penambahan posisi atau jabatan baru tersebut terdapat dalam Pasal 13 Ayat 1 bagian a poin 2, yang isinya menerangkan bahwa unsur pimpinan TNI terdiri dari panglima dan wakil panglima.
Patut jadi pertanyaan memang, mengapa jabatan yang pernah dihapus di zaman mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) atau kurang lebih 20 tahun lalu itu dihidupkan lagi oleh Presiden Jokowi. Wakil Panglima TNI terakhir adalah Fachrul Razi.
Lalu atas dasar atau pertimbangan apa sehingga jabatan wakil panglima dimunculkan kembali? Berikut sebuah kutipan dari Perpres Nomor 66 Tahun 2019:
"Bahwa untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang dinamis maka diperlukan dukungan organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia".
Itulah dasar atau pertimbangannya, untuk mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang. Nantinya wakil panglima akan berperan sebagai koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas atau Tri Matra Terpadu.
Sementara tugas-tugas dari wakil panglima antara lain diatur dalam Pasal 15 Ayat 2, antara lain:
- membantu pelaksanaan tugas harian panglima,
- memberikan saran kepada panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer serta pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI,
- melaksanakan tugas panglima apabila panglima berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap, dan
- melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh panglima.
Pejabat wakil panglima TNI akan dipilih dari antara para perwira tinggi yang berpangkat bintang empat (jenderal, laksamana atau marsekal). Kalau begitu, pejabat yang dimaksud sudah barang tentu salah satu kepala staf angkatan dari tiga matra yaitu KASAD, KASAL dan KASAU.
Mengapa? Karena di TNI, perwira tinggi berbintang empat yang masih aktif hanyalah panglima dan para kepala staf angkatan. Oleh sebab itu, calon wakil panglima pasti antara Jenderal Andika Perkasa (KASAD), Laksamana Siwi Sukma Adji (KASAL), atau Marsekal Yuyu Sutisna (KASAU).
Berbeda halnya dengan Polri yang pernah punya 2 jenderal aktif yang bertugas di dua organisasi berbeda, yaitu Kapolri dan Kepala BIN Budi Gunawan (berpangkat jenderal pada 9 September 2016, dua tahun sebelum jadi purnawirawan).
Meskipun berpangkat setara dengan panglima, wakil panglima tetap berada di bawah komando panglima, serta bertanggungjawab langsung kepada panglima.
Siapakah kira-kira yang diangkat jadi wakil panglima? Logikanya tidak mungkin lagi dari Angkatan Udara karena panglima sendiri berasal dari sana. Pilihannya cuma dua, Jenderal Andika Perkasa atau Laksamana Siwi Sukma Adji.
Atau terbuka kemungkinan juga, umpamanya agar kepala staf yang ditarik jadi wakil panglima tidak memikul dua tanggung jawab sekaligus, maka bisa jadi akan dicari kepala staf baru untuk menggantikannya.
Kembali ke judul artikel, perlukah ada jabatan wakil panglima TNI? Sudah terjawab, yaitu untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang kemudian tugas-tugasnya dirinci sedemikian rupa.
Menurut penulis, jabatan wakil panglima TNI wajar dan bahkan mutlak ada mengingat organisasi TNI cukup besar. Kepolisian saja yang hanya satu tubuh punya Wakapolri, apalagi TNI yang terdiri dari 3 matra.
Seperti yang sudah dijelaskan juga bahwa kemungkinan panglima TNI itu berhalangan sementara atau tetap, pasti ada. Atau di luar itu misalnya panglima sedang turun ke daerah bersama presiden, maka yang memimpin di markas besar adalah wakil panglima.
***
