Mohon tunggu...
Tuhombowo Wau
Tuhombowo Wau Mohon Tunggu... Penulis - Kompasianer

tuho.sakti@yahoo.co.uk

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Apakah Gerindra Sudah Mulai Beri Sinyal "Tidak Nyaman" di Kabinet?

26 Oktober 2019   02:51 Diperbarui: 26 Oktober 2019   03:16 2660
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono saat diperkenalkan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju | KOMPAS.com/ Kristianto Purnomo

Setelah Presiden Joko Widodo melantik para menteri, pejabat setingkat menteri, dan wakil menteri, artinya struktur kabinet pemerintahan untuk periode 2019-2024 sudah final. Hampir tidak ada lagi yang perlu ditimbang sana-sini oleh beliau.

Barangkali dalam waktu cepat atau lama, presiden masih akan mengotak-atik jabatan duta besar (dubes). Tetapi itu bisa beliau lakukan sembari menikmati kerjasama dengan para 'pembantu' barunya (meski ada juga yang berwajah lama).

Pada Rabu, 23 Oktober 2019, presiden melantik sebanyak 38 orang menteri serta pejabat setingkatnya. Sementara pada Jumat, 25 Oktober 2019, beliau sudah juga melantik sebanyak 12 orang wakil menteri. Beliau berharap, semua program yang telah direncanakan dieksekusi cepat dan tepat.

Melihat komposisi kabinet yang disusun presiden, ada pihak yang merasa puas dan ada pula yang kecewa. Namun mestinya semua pihak wajib memahami bahwa "pengguna jasa" para 'pembantu' itu adalah presiden sendiri, yang tidak boleh ditentang secara berlebihan oleh siapa pun.

Makanya ada istilah "hak prerogatif" presiden, yang bermakna bahwa seluruh kewenangan berada di tangan presiden. Apakah akan tetap ada pihak yang merasa kurang puas dengan hal itu? Jelas pasti ada, bahkan mungkin sampai akhir periode pemerintahan.

Akan tetapi, biarlah kekurangpuasan itu mengikis sedikit demi sedikit seiring berjalannya roda pemerintahan. Oleh sebab itu, presiden bersama seluruh jajarannya memang harus menunjukkan kinerja positif selama bekerja.

Sekali lagi, perasaan kurang puas berupa penolakan dini terhadap struktur kabinet masih dalam taraf wajar. Dan hal itu diharapkan datang dari masyarakat atau pihak (partai politik) yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan kabinet, bukan dari partai politik yang nyata-nyata sedang berada di dalam kabinet.

Sila berbeda pendapat atas beberapa penilaian pribadi saya terhadap hal yang ingin diuraikan pada artikel ini. Menurut pengamatan saya, ada satu partai politik yang kini berada di kabinet sudah mulai memberi sinyal "tidak nyaman", yakni Partai Gerindra.

Mayoritas publik paham bahwa sebagai partai yang 'menelan' kekalahan dalam Pilpres 2019, Gerindra tidak sepantasnya masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Gerindra diharapkan mau berada di luar untuk jadi oposisi (utama) sehingga bisa mengimbangi kekuasaan pemerintah.

Namun apa daya, harapan sebagian warga terhadap Gerindra tidak terwujud. Gerindra kukuh masuk kabinet, di mana akhirnya berhasil memperoleh dua kursi menteri. Menteri Pertahanan untuk Prabowo Subianto serta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk Edhy Prabowo.

Dengan diberi dua kursi menteri, Gerindra mestinya tidak bersikap "aneh", yang sebelumnya saya sebut mulai memberi sinyal "tidak nyaman". Apa sinyal yang dimaksud? Berikut paparannya:

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun