Gelombang aksi unjuk rasa dua hari terakhir ternyata membuahkan hasil, di mana salah satu tuntutan peserta aksi adalah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan Undang-Undang KPK hasil revisi yang telah disahkan beberapa waktu yang lalu oleh pemerintah dan DPR.
Ya, publik yang 'memihak' KPK harus membayar mahal harga agar tuntutannya dikabulkan, yaitu dengan darah, peluh dan air mata. Puluhan bahkan ratusan ribu orang tumpah ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah dan wakil rakyat.
Meskipun aksi unjuk rasa terkonsentrasi di kompleks parlemen di Senayan dan diramaikan juga aksi serupa di beberapa kota di tanah air, hal itu sudah cukup ampuh mengetuk hati sang pemimpin negara, Presiden Jokowi.
Terlepas bagaimana pemerintah dan DPR menilai UU KPK hasil revisi yang telah disahkan, yang jelas sebagian besar publik melayangkan penolakan serius. Warga, mahasiswa hingga pelajar rela meluangkan waktu dan mengucurkan keringat di lokasi aksi.
Apa hasil dari unjuk rasa itu? Ternyata hari ini, Kamis, 26 September 2019, Presiden Jokowi memutuskan untuk mengundang sejumlah tokoh di istana membahas persoalan terakhir yang melanda negeri. Satu di antaranya mengenai langkah bijak yang bakal diambil agar UU KPK hasil revisi batal diterapkan.
Presiden Jokowi seakan mulai melunak, setelah mempelajari keadaan serta mendengar masukan dari para tokoh undangan, beliau membuka ruang pada pilihan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu).
"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya masukan itu berupa Perppu. Tentu saja ini kami hitung, kalkulasi dan nanti setelah itu akan kami putuskan dan sampaikan kepada senior-senior yang hadir pada sore hari ini," ujar Presiden Jokowi.
Mendapat kabar Presiden Jokowi mengundang sejumlah tokoh membahas UU KPK hasil revisi, Wakil Ketua KPK Saut Sitomorang menyampaikan apresiasi. Saut menilai Presiden Jokowi akhirnya mendengarkan suara publik yang tidak ingin terjadi pelemahan lembaga antirasuah.
"Let me tell you frankly, kalau tadi yang saya lihat seperti apa kata Prof Mahfud di TV, untuk sementara saya mengatakan benar kata orang banyak bahwa Jokowi Presiden Indonesia paling keren sepanjang sejarah NKRI. Karena pendengar yang baik tidak banyak di negeri ini, untuk kemudian yang didengar dijadikan kebijakan karena keyakinan akan sebuah nilai itu tidak mudah," ungkap Saut.
Lalu apa kira-kira opsi yang akan diambil Presiden Jokowi supaya UU KPK hasil revisi tidak terus-menerus menimbulkan polemik? Bagaimana dengan plus-minus di baliknya?
Salah seorang tokoh peserta undangan yang hadir di istana yaitu Mahfud MD menjelaskan bahwa ada tiga opsi yang bisa dipilih oleh Presiden Jokowi, antara lain menerbitkan Perppu, mempersilahkan pihak tertentu yang ingin mengajukan judicial review, atau mengadakan legislative review.
