Semoga Tidak Ada Pasal yang Wajibkan Hewan Ternak Tercatat di Kartu Keluarga

Pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Revisi KUHP) diputuskan ditunda sementara waktu mengingat masih ada beberapa hal yang perlu dipelajari lebih lanjut untuk disempurnakan.

Inisiasi penundaan berasal dari pihak pemerintah, yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin, Jumat, 20 September 2019. Presiden Jokowi meminta pengesahan dilakukan bersama anggota DPR RI di periode mendatang.

"Setelah mendengar masukan-masukan, saya berkesimpulan masih ada materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahan tidak dilakukan DPR periode ini. Saya juga memerintahkan Menteri Hukum dan HAM menjaring masukan dari pelbagai kalangan masyarakat sebagai bahan menyempurnakan RUU KUHP yang ada," ujar Presiden Jokowi.

Jika menurut Presiden Jokowi penundaaan terjadi sebab adanya masukan-masukan dari masyarakat, sebenarnya lebih tepat adalah ada beberapa pasal yang mestinya tidak diakomodasi karena dinilai tidak logis dan cenderung multitafsir (pasal karet).

Pasal-pasal karet tersebut misalnya yang mengatur tentang keberadaan hewan peliharaan warga. Aturannya tercantum dalam pasal 278 dan 279, yang masing-masing bunyinya sebagai berikut:

Pasal 278 berbunyi: "Setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II."

Sementara pasal 279 berbunyi: 

Ayat 1: "Setiap orang yang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II," dan 

Ayat 2: "Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas untuk negara."

Sebagai keterangan, jumlah denda yang masuk dalam Kategori II yang dimaksud adalah sebanyak Rp 10 juta.

Selanjutnya, mewakili Anggota Panja Revisi KUHP, Nasir Djamil menjelaskan bahwa kedua pasal di atas dibuat untuk menjawab keluhan masyarakat di desa terkait hewan ternak yang tidak bisa ditertibkan, misalnya tiba-tiba ada di jalan raya dan kemudian mengakibatkan kecelakaan.