Mohon tunggu...
Tuhombowo Wau
Tuhombowo Wau Mohon Tunggu... Penulis - Kompasianer

tuho.sakti@yahoo.co.uk

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Bagaimana Nasib Infrastruktur di Wilayah Lain?

29 Agustus 2019   20:09 Diperbarui: 29 Agustus 2019   20:09 159
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara (desain Kementerian PUPR) | Gambar: KOMPAS.com

Menurut saya, salah satu di antara sekian banyak yang wajib diperhatikan pemerintah pusat terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur adalah misi pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok tanah air.

Mengapa saya katakan demikian, karena dengan adanya pembangunan ibu kota baru, energi dan perhatian pemerintah akan terfokus di sana. Sementara janjinya, pemerintah masih berniat untuk membenahi berbagai infrastruktur yang belum maksimal dikerjakan.

Kita tahu bahwa meskipun sepanjang lima tahun terakhir pemerintah sudah gencar membangun infrastruktur (misalnya jalan tol, jalan raya nasional, jalan desa, waduk, rel kereta api, bandara, pelabuhan), bukan berarti pekerjaan sudah selesai.

Masih terdapat banyak daerah tertentu yang nyata-nyata belum tersentuh pembangunan, dan itu diakui sendiri oleh pemerintah. Sehingga di periode kepemimpinan yang akan datang, pembangunan infrastruktur tetap masuk prioritas, di samping pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Saya pribadi kurang tahu apakah dana pembangunan infrastruktur di ibu kota baru yang sebesar Rp 466 triliun dibuat khusus, namun hemat saya alangkah baiknya jika dana sebanyak itu dialokasikan terlebih dahulu untuk membereskan infrastruktur yang belum rampung di daerah-daerah lain.

Dengan pemerintah menyelesaikan pembangunan infrastruktur di daerah, pemindahan ibu kota akan berjalan baik dan tidak menimbulkan ketimpangan baru.

Apakah betul Kementerian PUPR yang diberi tanggungjawab mengerjakan pembangunan infrastruktur mampu bersikap adil membagi perhatiannya juga ke daerah lain, atau jangan-jangan hanya akan fokus membangun Kalimantan Timur karena statusnya mendesak?

Mengapa Kementerian PUPR tidak diultimatum membereskan infrastruktur di daerah lain terlebih dahulu dalam tenggat waktu terbatas umpamanya dua atau tiga tahun ke depan, baru kemudian memikirkan pembangunan infrastruktur di ibu kota baru?

Sekali lagi, ini bukan soal ketersediaan dana saja yang dipertimbangkan, akan tetapi termasuk fokus perhatian dan energi. Saya ragu kepentingan daerah-daerah lain bakal dinomorduakan atau bahkan bisa dikesampingkan. 

Jangan sampai daerah-daerah lain cemburu dan 'ngambek' gara-gara merasa tidak diperhatikan. Pemindahan ibu kota penting, tetapi lebih dari itu yakni pemerataan pembangunan. Warga di daerah perlu 'disanjung' supaya setuju dan ikhlas menerima rencana pemindahan ibu kota.

Warga yang dibesarkan hatinya bukan cuma mereka yang tinggal dan hidup di Jakarta, di daerah lain juga wajib diperlakukan serupa.

Sekian. Salam.

***

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun