Sementara yang mewakili pihak kontra yaitu politikus Partai Demokrat, Roy Suryo. Beliau mengusulkan jika mobil lama sudah tidak layak digunakan, pilihan memanfaatkan jasa sewa layak diutamakan. Dengan menyewa, biaya perawatan lebih efisien. Lagi pula mobil yang dibeli tidak lama digunakan.
"Kurang tepat karena apa? Menteri itu adalah jabatan publik yang tidak lama sebenarnya masa jabatannya. Mobil rental itu efisien, pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk perawatan, perawatannya ditangani oleh rentalnya, dan masa pakainya juga terus bisa dimodifikasi atau bisa diperbarui," kata Roy (Kamis, 22/8/2019).
Pihak manakah yang kira-kira objektif menilai rencana pembelian mobil? Sepertinya yang lebih masuk akal pihak Sekretariat Negara dan Fadli Zon. Karena kedua pihak ikut mempertimbangkan faktor keamanan. Selain itu, tidak mungkin juga para pejabat seenaknya sering-sering mengganti kendaraan, termasuk soal hasil modifikasi.
Lalu mengapa pula para mantan presiden dan mantan wakil presiden ikut diberi fasilitas yang sama? Apa dasar hukumnya?
Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya pasal 8 ayat b yang berbunyi:
"Kepada bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya."
Terkait apakah setiap kali pergantian periode pemerintahan para mantan presiden dan wakil presiden juga wajib diberikan mobil baru menyesuaikan kebutuhan pejabat kabinet baru, belum jelas akan hal itu.
Barangkali alasan utamanya adalah faktor usia, keamanan dan biaya perawatan tadi di atas. Namun apa pun itu, mudah-mudahan para pejabat (dan mantan pejabat) yang menerima fasilitas sungguh-sungguh menggunakan dengan baik dalam kegiatan mereka sehari-hari.
Satu lagi, semoga berefek pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Salam.
***
