Meski pengumuman hasil penyelesaian sengketa Pilpres 2019 baru akan diumumkan pada Kamis, 27 Juni 2019 (dipercepat dari yang sebelumnya direncanakan 28 Juni 2019) oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sudah ramai pembicaraan di publik terkait susun-menyusun kabinet. Dan tentunya pembicaraan itu berasal dari kubu Jokowi-Ma'ruf Amin yang sudah percaya diri dengan perolehan suara mereka.
Dalam pembicaraan tersebut muncul wacana digaetnya beberapa partai oposisi (rival) masuk kabinet pemerintahan yang baru untuk periode 2019-2024. Sekali lagi semua tetap bergantung pada hasil putusan majelis hakim.
Misalnya adalah isu Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) kian merapat ke Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal itu terbaca dari komentar-komentar para elit kedua partai yang mengaku terbuka pada tawaran TKN Jokowi-Ma'ruf Amin.
Namun ternyata TKN Jokowi-Ma'ruf Amin sendiri sepertinya lebih tertarik untuk menggelar "karpet merah" kepada Partai Gerindra bila kelak berkenan bergabung.
Menurut Wakil Ketua TKN, Arsul Sani, Gerindra bahkan akan lebih 'dihormati' dibanding partai-partai lain (BPN).
"Ada memang sebagian partai di KIK yang katakanlah memberikan penghormatan lebih kepada Gerindra. Kenapa? Karena Gerindra dianggap lawan kontestasi yang gentle yang menggunakan jalur sesuai UU untuk kontestasi," ujar Arsul (24/6/2019).
Arsul melanjutkan, terkait realisasinya, semua tergantung pada pertimbangan dan keputusan internal Gerindra. Apakah ingin bergabung atau tetap menjadi oposisi. Yang jelas TKN tidak pernah menutup pintu bagi partai yang mau bekerjasama.
Arsul pun mengatakan langkah yang diambil TKN sebagai wujud rekonsiliasi politik.
Lalu apa tanggapan Gerindra menjawab tawaran TKN?
"Sampai hari ini, kami belum memutuskan apakah Partai Gerindra akan oposisi atau koalisi (pemerintah), belum diputuskan. Nanti akan diputuskan setelah hasil MK. Kita hormati dulu hasil MK," kata Ahmad Riza Patria, Ketua DPP Partai Gerindra (24/6/2019).
Riza beralasan partainya harus menunggu putusan majelis hakim terlebih dahulu. Selain itu, mereka juga akan mengevaluasi kinerja partai setelah sepuluh tahun menjadi oposisi.
