Di antara tujuh poin, ada empat poin yang sepertinya menarik yakni tuntutan pembatalan Pemilu 2019, diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf Amin, permintaan dimenangkan Pilpres, dan pelaksanaan Pemilu ulang.Â
Dan di antara keempat tuntutan itu, kiranya cuma dua yang barangkali masuk akal dipertimbangkan di persidangan, yaitu diskualifikasi Jokowi-Ma'ruf Amin atau permintaan dimenangkan. Terkait dua hal ini pun harus berdasarkan pada alasan dan bukti-bukti yang kuat, tidak sekadar tuntut-menuntut. Hakimlah yang akan melihat fakta-faktanya di persidangan.
Sedangkan dua poin tuntutan lain yaitu pembatalan dan pelaksanaan Pemilu ulang sangat tidak masuk akal. Membatalkan Pemilu berarti dua agenda yang menyertainya yakni Pilpres dan Pileg wajib dikorbankan. Artinya tidak hanya pembatalan hasil Pilpres, tetapi juga hasil Pileg.
Apa iya Partai Gerindra serta partai-partai lainnya mau perolehan suara mereka di Pileg ikut digugurkan? Apakah para calon legislatif (DPR RI, DPD RI dan DPRD Kabupaten/Kota) masih mau mendaftarkan diri ulang dan kemudian menggelontorkan dana yang tidak sedikit lagi?
Atau apakah kalau misalnya nanti digelar kembali Pilpres ulang, para capres-cawapres dibatasi hanya dua pasangan calon (Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga saja) dan tidak boleh dibuka kesempatan kepada paslon baru yang lain?
Sekilas tuntutan Pemilu ulang terlihat sebagai 'ancaman' saja karena jauh dari ukuran logika. Mestinya kubu Prabowo-Sandiaga fokus pada tuntutan yang bisa diterima akal sehat dan tidak membuat pemikiran publik menjadi kacau.
Apakah Prabowo-Sandiaga akan mendapatkan tuntutannya? Kita tunggu saja, para hakim MK segera bekerja.
Apakah Prabowo-Sandiaga betul siap menerima segala keputusan MK? Mari kita lihat perkembangannya di lapangan.
***
