Mengenai pejabat yang menjadi target, Moeldoko mengatakan mereka sudah diberi pengawalan ketat.
"Termasuk saya juga kalau nggak salah, apa yang mau dikomentari? Itu kan maunya dia (pembunuh), kalau kita mah risiko dari tugaslah. Biasa. Tadinya saya nggak suka dikawal-kawal gitu, sekarang apa boleh buat karena banyak yang mengingatkan," ujar Moeldoko (28/5/2019).
Saya tidak mau berpikir terlalu jauh, namun menurut saya bukan tidak mungkin bahwa masih ada tokoh atau pejabat lain yang sesungguhnya jadi sasaran para pelaku. Bahkan bisa saja jabatannya lebih tinggi dibanding nama-nama yang sudah disebutkan sebelumnya. Makanya perlu penelusuran lebih lanjut.
Baiklah bahwa para pejabat diberi pengawalan ketat, lalu bagaimana dengan masyarakat? Apakah mereka juga diberi jaminan supaya hidupnya selamat?
Menurut hemat saya, itulah mengapa beberapa tokoh nasional mendorong agar dalang di balik aksi rusuh dan upaya pembunuhan berencana segera diungkap. Dan dalangnya harus diproses hukum, tanpa memandang status atau embel-embel yang melekat padanya. Siapa pun dalangnya wajib diberi ganjaran.
"Supaya aparat penegak hukum TNI dan Polri dalam hal ini tetap menindak tegas para perusuh dan mengayomi dengan baik para pengunjuk rasa yang biasa punya aspirasi politik, karena itu bisa dibedakan antara perusuh dan pengunjuk rasa. Kemudian juga kita mendukung agar segera diungkap, bahkan kalau perlu segera ditangkap pembawa atau penyuplai senjata-senjata ilegal, senjata-senjata tajam, senjata api yang tajam, peluru tajam yang sudah juga ditengarai memakan korban selama terjadinya kerusuhan kemarin. Kita mendukung agar Polri mengungkap itu dan segera menjelaskan kepada publik siapa ini pelakunya," kata Mahfud MD (28/5/2019).
Beranikah pemerintah dan pihak berwajib mengungkapnya segera? Mestinya berani.
Kita patut ingat bahwa kepentingan Pilpres dan kerusuhan plus rencana pembunuhan merupakan dua persoalan berbeda. Persoalan Pilpres harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK), sedangkan persoalan kerusuhan dan rencana pembunuhan terhadap para pejabat negara wajib diproses sesuai mekanisme hukum.
Bahwa kemudian keduanya saling terkait, justru sangat bagus untuk memperlancar terbukanya "kotak pandora".
Saya, Mahfud MD, serta seluruh rakyat Indonesia berharap pemerintah dan pihak berwajib tidak sungkan, apalagi takut menyelesaikan pekerjaan wajibnya, yakni memberikan jaminan rasa aman, nyaman, dan damai di negeri ini.
Semoga dalangnya betul-betul dikejar, meskipun bersembunyi di perut bumi atau di neraka sekalipun.
