Tuhombowo Wau
Tuhombowo Wau Penulis

Anak | Suami | Ayah

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Tolak Hasil Pemilu, Prabowo Mau Diskualifikasi Diri Sendiri?

15 Mei 2019   14:57 Diperbarui: 15 Mei 2019   16:12 233 0 0
Tolak Hasil Pemilu, Prabowo Mau Diskualifikasi Diri Sendiri?
Prabowo Subianto Menolak Hasil Pemilu 2019 (Gambar: tribunnews.com)

Pemilu 2019 (Pilpres dan Pileg) telah usai dan pengumuman hasil finalnya akan disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang. Artinya kurang lebih seminggu lagi seluruh rakyat Indonesia akan segera mengetahui siapa saja yang akhirnya terpilih sebagai pemimpinnya dan para wakilnya di parlemen (pusat dan daerah).

Sekali lagi, karena penyelenggara resmi pesta demokrasi adalah KPU, maka yang berhak menyampaikan hasilnya juga KPU, bukan organisasi atau lembaga lain.

Kalau ada pihak tertentu yang merasa sudah mengetahui gambaran akhir pengumuman dari KPU, hal itu tidak masalah, selama masih dalam taraf wajar dan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Kita tahu bahwa yang menjadi perbincangan hangat di publik belakangan ini adalah terkait hasil Pilpres. Meskipun persoalan Pileg juga ada, namun frekuensinya tidak seramai Pilpres.

Seakan kisah Pilpres 2014 silam terulang, aksi penolakan hasil Pemilu kembali terjadi. Satu di antara dua kubu pemenangan pasangan capres-cawapres telah bersikap, mereka menyatakan secara terang-terangan tidak akan menerima hasil Pemilu 2019.

Kubu pemenangan pasangan mana yang dimaksud? Ya kubu pemenangan Prabowo-Sandiaga. Keterulangan kisahnya yaitu bahwa aksi serupa pernah terjadi pada Pilpres 2014, di mana capres-cawapresnya Prabowo-Hatta Rajasa.

Alasan kubu pemenangan Prabowo-Sandiaga (BPN) kali ini persis sama dengan kubu pemenangan Prabowo-Hatta Rajasa (di Pilpres 2014), yakni mereka mengaku telah menemukan kecurangan yang sistematis, terstruktur dan masif pada Pilpres 2019. Kecurangannya disebut mulai dari masa kampanye hingga proses rekapitulasi suara yang sekarang sedang berjalan.

Mewakili kubu pemenangannya, kemarin (Selasa, 14/5/2019), Prabowo mengatakan menolak hasil penghitungan suara dari KPU.

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara, hasil penghitungan yang curang," tegas Prabowo.

Prabowo dan kubunya menolak hasil kerja KPU, tapi kok ngotot agar klaim sepihaknya diterima publik? Apakah maksudnya penyelenggara Pemilu itu BPN dan bukan KPU?

Bagaimana mungkin mereka berani mengklaim sedangkan proses penghitungan suara saja masih berlangsung? Mereka mendapat data dari mana dan bagaimana caranya diolah?

Seandainya ada kecurangan, bukankah hal itu harus diselesaikan sesuai aturan yang berlaku, di mana pihak yang berwewenang memeriksa dan memutuskan adalah Bawaslu?

Selanjutnya bila keputusan Bawaslu dinilai kurang memuaskan, bukankah ada Mahkamah Konstitusi (MK)?

Kita tahu bahwa klaim-klaim sejenis sebenarnya sudah dilakukan sebelum proses penghitungan suara, sejak masa kampanye. Bahkan klaim tersebut tak satu pun yang sama dengan klaim pihak lain yang boleh dianggap pihak independen.

Mengenai klaim pada hasil penghitungan suara, Prabowo dan kubunya juga tidak pernah konsisten. Persentase kemenangan diklaim dengan besaran yang berubah-ubah. Ada 80 persen, 62 persen, dan terakhir disebut 54,91 persen. Yang benar yang mana?

Kalaupun proses penghitungan suara mereka lakukan terbuka dan sesuai aturan, klaimnya tidak selayaknya dipaksa diakui. Karena sekali lagi, mereka bukan penyelenggara Pemilu.

Intinya, Prabowo dan kubunya memaksakan kehendak supaya dimenangkan. Dan agar hal itu bisa tercapai, mereka menolak keberadaan KPU.

Menolak keberadaan KPU berarti menolak pula seluruh rangkaian kegiatan Pemilu. Dan karena rangkaiannya terhitung sejak pendaftaran pasangan calon, artinya pencalonan Prabowo-Sandiaga cacat.

Karena pencalonan Prabowo-Sandiaga cacat, maka mereka dapat dianggap tidak pernah mendaftarkan diri. Status mereka sebagai capres-cawapres pantas dicabut, alias didiskualifikasi. Dan pasangan capres-cawapres yang berhak mendapatkan pengakuan yang sah adalah Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sekian, terima kasih. Salam waras!

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2