EKONOMI MAKRO DAN DEREGULASI PASAR UANG DAN GLOBALISASI INDONESIA
Oleh: Hanafi
Upaya kontraksi fiskal yang dilakukan pemerintah,serta upaya reformasi perpajakan akan dengan mudah hambar dengan masih banyaknya dana yang tidak terkena APBN, yang dikenal dengan dana non budgeter. Dengan semakin meningkatnya kesadaran membayar pajak, adalah lumrah apabila masyarakat juga semakin kritis terhadap hak hak nya sebagai terpayer yang baik. Kesan terjadinya luar dari penanganan uang negara dapat merupakan alasan untuk tidak menjadi wajib pajak yang baik, karena secara aktual mungkin mereka sudah terkena beban pungutan (yang bersifat sebagai pajak bagi mereka). Belum lagi kita ingat bahwa kebocoran akibat korupsi akan sangat mempengaruhi bukan saja pengeluaran pemerintah,akan tetapi juga pertumbuhan dan investasi.
Seperti yang kita ketahui, angaran pemerintah tidak dapat sepenuhnya merekam seluruh aspek angaran pemerintah. Artinya, tidak seluruh penerima dan tidak seluruh pengeluaran pemerintah tercatat di APBN, seperti misalnya dana reboisasi dan dana iuran TV. Contoh lain adalah dana swadaya. Masyarakat yang dipergunakan untuk membangun fasilitas sosial, seperti pebangunan jembatan, jalan, langgar,balai desa,dan sebagainya. Satu contoh lagi misalnya kegiatan ini menyumbang secara tidak langsung pada pertumbuhan kemajuan ekonomi maupun pemerataan pendapatan, tetapi penerimaan dan pengeluaran ini tidak tercantum dalam APBN. Demikian pula halnya dengan berbagai pungutan oleh pemerintah pusat dan daerah yang tidak melalui APBN, yang saat ini sedang diusahakan penyempurnaan nya melalui UU penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tengah dibahas di DPR.
Oleh sebab itu, sistem keuangan negara yang terpadu dan accountable merupakan persyaratan bagi kredibilitas pemerintah untuk meningkatkan rasa sadar wajib pajak, dan terlebih lagi dalam vactualitasi ilmu menjadi alat manejemen makro yang baik. Undangan undangan bw dan enforceable adalah salah satu jawaban nya yang akan kurang optimal apabila komitmen seluruh pelaku baik pemerintah maupun swasta tidak menyertainya. Hal ini jelas melihat dari perbandingan berbagai negara, dimana peran dan otoritas menteri keuangan sangat jelas dan besar termasuk dalam hal memonitor penggunaan pinjaman pemerintah.
