Ribuan honorer K2 (kategori dua)di  Yogyakarta hari ini menggelar aksi unjuk rasa menuju Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka menolak secara tegas penerimaan tes CPNS 2018 jalur umum, Mereka juga menolak dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) karena itu bertolak belakang dengan hati nurani sebagai manusia, menindas yang lemah dengan cara menyingkirkan secara halus dengan peraturan-peraturan yang ada.
Apakah Honorer tidak bisa berfikir, berasa bahkan mengeluarkan aspirasi sebagai warga negara Indonesia yang berpancasila?
Kalau kami dijadikan warga negara yang tertindas, sungguh itu salah. Kami akan terus berjuang dan terus berjuang demi keadilan di negeri ini bisa di tegakkan hanya karena permainan politik. Warga Yogya khususnya K2 akan terus menggelorakan semangat di dada untuk selalu melakukan ACTIONÂ demi keadilan.
Bisa dilihat kenyataan di lapangan skenario jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja  yang ditawarkan terhadap honorer K2 yang tidak dapat mengikuti seleksi rekruitmen CPNS tahun 2018 tahun 2018 perlu mendapat apresiasi, tapi hendaknya Pemerintah janganlah untuk kesekian kalinya memberikan PHP ( Pemberian Harapan Palsu ). Terlebih terkait dengan batasan usia yang tidak boleh lebih dari 35 tahun. Tapi kenapa untuk menjadi pejabat negara bisa usi a berapa saja bahkan sampai sepuhpun tidak masalah. Â
Yogyakarta merupakan kota pelajar di Indonesia, bahkan dunia pun  mengakui keberadaan Yogyakarta yang mempunyai masyarakat yang sopan  santun, lembah manah, tolong menolong. Tapi kenapa hari ini pada mengadu  ke Dewan? Mengadu ke Gubernur?
Jawabnya hanya satu adalah  honorer K2 Yogyakarta  terdholimi dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak segera mengesahkan Revisi UU ASN , Menolak CPNS jalur Umum sebelum Honorer K2 diangkat CPNS.
