Organisasi politik didirikan untuk kepentingan mencapai tujuan partai. Organisasi politik juga dibentuk untuk mendapatkan pengaruh pada keputusan politik. Di Indonesia, ada banyak organisasi politik yang bersaing untuk mendapatkan pengaruhnya.
6. Organisasi Profesi
Organisasi profesi didirikan atas dasar solidaritas kesamaan profesi. Organisasi profesi biasanya juga bertugas menjaga atau menerapkan suatu standar pelatihan dan etika pada profesinya untuk melindungi kepentingan publik.
Sertifikasi profesi biasanya dibuat untuk menunjukkan bahwa seseorang memiliki kualifikasi pada suatu bidang tertentu. Contoh organisasi profesi adalah Persatuan Guru Indonesia (PGRI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dll.
Dengan terdapat berbagai jenis organisasi tersebut di atas, seseorang bisa memilih organisasi yang tepat untuk diikuti sesuai dengan kebutuhannya.Â
Baca:Â Tes Kesehatan untuk Kebidanan Apa Aja Sih?
Namun harus disadari bahwa rasa terpenuhi kebutuhan (kepuasan) seorang anggota atas upaya yang dilakukan sebuah organisasi dapat bervariasi. Ini karena kepuasan merupakan hal yang bersifat individu dan setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan situasi, kondisi, dan nilai-nilai yang dimilikinya.
Dalam suatu organisasi tidak tertutup adanya kemungkinan memiliki anggota yang terdiri dari berbagai latar belakang, terlebih kita hidup di Indonesia yang memiliki keanekaragaman luar biasa. Untuk itu sebuah organisasi dapat diindikasikan berjalan baik bila setiap anggota memiliki kesempatan menyampaikan pendapat dengan cara yang baik.
Musyawarah
Salah satu wadah untuk menyampaikan pendapat dalam berorganisasi adalah kegiatan musyawarah. Musyawarah dilaksanakan agar suatu masalah dapat diselesaikan dengan menemukan jalan keluar bersama yang tidak merugikan orang lain dan daoat dilaksanakan secara adil, dimana setiap orang berhak untuk mengemukakan pendapatnya.
Hal ini sesuai dengan pemahaman demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia, yang tidak membatasi seseorang untuk berpendapat, tetapi memiliki kode etik dan aturan dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Setiap orang dengan demikian dapat memperjuangkan hak sekaligus memenuhi kewajibannya sesuai koridor hukum.
Untuk melengkapi tulisan ini berikut di bawah adalah video suasana kegiatan musyawarah yang diadakan oleh organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Banyumas beberapa waktu lalu.Â
