Kasidi nomor 598 Berita Lurus Berita Miring
Tri Budhi Sastrio
     Peran JNE untuk bangsa dan negara? Untuk pelaku usaha termasuk UMKM? Dalam masa normal atau khususnya dalam masa pandemik yang sudah berlangsung hampir tiga tahun ini? Ya tidak perlu diragukan lagi. Harga bersaing, pelayanan prima dan ramahnya para petugas dirasakan sendiri oleh Kasidi yang mencoba merintis usaha kecil-kecilan dalam bidang penjualan buku. Semua buku yang telah dipesan dan bahkan dibayar, harus segera dikirim. Jasa pengiriman cukup banyak jumlahnya, artinya pilihan cukup banyak khususnya yang dekat rumah. Karena selama ini terbiasa menggunakan JNE dan tidak pernah ada keluhan maka biasanya ya tetap ke JNE.
     Kebiasaan ini sedikit terusik ketika secara tidak sengaja membaca berita di banyak media, khususnya media on-line tentang bos atau pemilik JNE yang katanya tergabung dengan ormas tertentu dan diam-diam ada banyak dana hasil keuntungan perusahaan miliknya dialirkan ke sana yang ujung-ujungnya digunakan untuk membiayai teroris. Berita miring semacam ini tentu saja mengusik pikiran.
     Meskipun Kasidi selama ini tidak terlalu besar volume pengiriman bukunya yang menggunakan jasa JNE tetapi karena terusik oleh berita miring itu, eh jadinya ya berpikir juga. Bagaimana jika berita itu benar? Bukankah walau kecil  dia telah ikut berkontribusi menggelembungkan kocek pemilik JNE yang kemudian sebagian dari isi kocek itu digunakan untuk membiayai terorisme yang merongrong ketentraman banyak orang? Yah, bukankan ini konyol namanya.
     Belum lagi berita miring itu masih disertai dengan ajakan untuk memboikot dengan cara tidak lagi mengirim paket via JNE yang jelas-jelas bosnya membiayai teroris. Tentu saja seruan semacam ini  sempat membuat bimbang kala itu. Meskipun volume pengiriman hanya kecil saja tetapi bukankah tidak selayaknya terus mendukung perusahaan yang jelas-jelas berafiliasi dengan teroris.
     Rasa bimbang ini oleh Kasidi ditindak-lanjuti dengan menunggu berita lanjutan yang khususnya dikeluarkan oleh sang pemilik JNE karena memang seharusnya dialah yang paling tahu tentang ini. Meskipun tentu saja, jika dipandang dari sudut hukum, mereka yang menyiarkan berita miring itu harus mempunyai dua alat bukti yang sah agar beritanya dapat ditindak-lanjuti oleh pihak berwenang. Penolakan yang dilakukan oleh sang pemilik JNE dapat dimentahkan oleh dua alat bukti. Transfer uang, umpamanya. Kesaksian dari pihak teroris yang menerima dana, umpamanya. Dua bukti semacam ini tampaknya cukup kuat untuk membawa sang bos ke ranah hukum.
     Tidak berapa lama kemudian setelah berita miring dan seruan boikot dikeluarkan, bos JNE dengan didampingi seorang pengacara kondang yang menurut Kasidi agar norak, mengeluarkan bantahan. Hal semacam ini tidak dia lakukan. Seruan boikot juga tidak terbukti karena ternyata pertumbuhan JNE selama masa itu tetap positif tidak negatif. Sedangkan si pengacara norak mengeluarkan ancaman. Jika berita miring dan seruan boikot tidak dihentikan maka berita itu akan dibawa ke ranah hukum. UU ITE yang digunakan sebagai senjata.
     Singkat cerita, 2020 telah berlalu, 2021 juga telah berlalu dan sekarang 2022. JNE kembali berulang tahun. Sebuah kompetisi menulis bekerja sama dengan salah satu platform media terkemuka diselenggarakan oleh JNE dikaitkan dengan hari ulang tahun dan perannya untuk UMKM.
     Selamat ulang tahun JNE. Peran kalian untuk UMKM jelas tidak diragukan, meskipun ada juga pelaku usaha kecil-kecilan yang terus saja ragu-ragu berkaitan dengan berita miring di atas. Berita memang sudah dibantah, pemberitaan juga surut dan mereda dengan sendirinya, tetapi bagi Kasidi? Kebimbangan tetap saja ada. Mengapa?
