Kasidi nomor 134 | Ketua KPK ... Oh, Ketua KPK ...

Sebagai lembaga yang paling banyak memperoleh perhatian KPK diterawang oleh semua orang. Yang dimaksud KPK di sini disamping sebagai sebuah lembaga, tetapi juga semua personil yang ada di dalamnya, khususnya pimpinan dan para komisioner. Setiap tindakan, entah lazim atau tidak lazim, entah yang dianggap benar atau yang dianggap tidak benar, entah yang biasa entah yang luar biasa, entah yang penuh misteri atau penuh rahasia, pendek kata semua tindakan personil KPK jika sempat dilihat pasti akan menarik perhatian, memancing komentar, memicu pujian, atau bahkan memantik kritikan. 

Apalagi jika komentar atau pernyataan itu datangnya dari ketua KPK, orang yang dianggap paling mempunyai otoritas dan menjadi penentu dalam banyak hal -- terlepas dari sistem kolegial yang selama ini diterapkan -- tanggapan dan komentar balik biasanya datang bertubi-tubi dari segala arah.

Ada sejumlah janji ketua KPK yang berkali-kali dilontarkan baik sebelum terpilih atau setelah dipilih sudah pasti akan selalu dicatat orang dan suatu ketika nanti pasti akan ditagih. Salah satu janji itu adalah komitmen untuk menuntaskan sejumlah perkara korupsi yang telah masuk ke KPK tetapi ternyata tidak tuntas-tuntas juga. Bahkan -- kalau tidak salah -- sempat terucap sang ketua akan kembali ke kampung halamannya jika setelah setahun perkara yang terlunta-lunta itu belum tuntas juga. Janji ini tentu saja enak, manis, dan terasa gagah di telinga, tetapi berani bertaruh bahwa janji ini tidak mudah dilaksanakan. 

Apakah kalau nanti setelah benar-benar setahun berlalu, perkara masih tetap pada posisi yang lama, terlunta-lunta, ketua KPK akan teringat pada janjinya dan benar-benar memesan tiket untuk pulang kampung? Harus ditunggu, tetapi yang jelas pasti akan sangat banyak yang ingat pada janji ini meskipun mungkin akan lebih banyak lagi yang tetap mendukung ketua KPK walau telah mengingkari janjinya. KPK terlalu penting untuk ditinggalkan hanya karena satu janji tidak berhasil ditepati.

Jika sebuah perkara tidak ditangani sampai tuntas karena memang ada kekuatan mahadahsyat di belakang perkara itu, dan KPK seperti membentur tembok karenanya, kami yang orang-orang sederhana ini mungkin masih bisa menerima. Tetapi jika sebuah perkara tidak ditangani sampai tuntas hanya karena ada 'dagang kepentingan', benar-benar sebuah hal yang tidak dapat diterima. 

Yang mana dari kedua kemungkinan ini yang paling mendekati realita dan kejadian sebenarnya? Sayangnya tidak seorang pun bisa menjawabnya dengan baik, termasuk orang-orang di KPK sendiri. Sayang memang, tetapi apa mau dikata, itulah fakta, itulah realita. Dalam hal kuasa dan kekuasaan ada banyak pintu dan jendela. (Catatan untuk Essi nomor 067) 26122011Kasidi no. 134 -  tbs-sda-26122011