DPR Jadi Rumah Rakyat Sesungguhnya?

Dalam pidato pertama setelah dilantik jadi Ketua DPR, Puan Maharani memberitahukan keinginannya menjadikan DPR sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya. Masyarakat tak perlu apriori dan tidak obyektif (dalam mengritisi kinerja DPR-pen). 

Keberadaaan mereka, para anggota DPR itu, adalah menjalankan amanat rakyat. Dan ini adalah momentum bersejarah, akankah DPR RI periode 2019-2024 mundur, mandeg atau lebih maju dalam upaya menjalankan fungsi-fungsinya sebagai implementasi cita-cita berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdaulat dan adil makmur. Ditekankan pula dalam pidato itu bahwa prinsip gotong royong akan menjadi landasan kerjanya.

Sebagai petinggi politik baru di lembaga legislatif, Puan tidak menyebut secara khusus hal-hal yang tengah jadi perhatian dan sorotan publik. Sejumlah RUU "bermasalah", kerusuhan Papua (Wamena), kebakaran hutan dan lahan serta yang terakhir adalah gempa di Maluku.  

Secara tersirat, memang ada perhatian ke arah itu. Tapi, ada hal yang lebih menarik dari pandangan wong ndesa ini. Pandangan dua Kompasianer  yang telah saya gambarkan dalam Dialog Dua Sisi sebagai "dewa". 

Pada tulisan mbak Leya Cattleya berjudul Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI Perempuan Pertama, Pecah Telur Vs Buah Simalakama, beliau memaparkan dengan lengkap tentang kepemimpinan perempuan dari dinasti politik di berbagai negara. Meski agak kerepotan memahami isinya, alurnya adalah menjajagi potensi diri Puan Maharani sebagai pemimpin baru di lembaga legislatif yang baru saja menyulut kegaduhan luar biasa. Di akhir tulisannya, aktivis perempuan ini menulis yang kutipannya adalah:

Dalam hal ini, keberadaan Puan Maharani sebagai ketua DPRRI yang sekaligus bagian dari pendorong revisi UU KPK bisa jadi buah simalakama bagi kalangan feminis dan perempuan, termasuk saya. Dia perempuan pertama jadi Ketua DPR RI dan sekaligus bisa jadi pembunuh KPK. 

Di sisi lain, Prof. Pebrianov menuliskan kemungkinan tentang mulusnya proyek-proyek Jokowi pada periode kedua jabatannya selaku mantan pimpinan dalam Kabinet Kerja dan kolega politik Puan Maharani di PDIP dalam tulisan: Puan Maharani Ketua DPR RI Bakal Muluskan Proyek Jokowi? 

Kutipan tulisannya adalah: 

Pendek kata, kehadiran dan posisi Puan Maharani bisa memuluskan berbagai proyek pembangunan Jokowi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia!

Untuk mencapai semua itu, Puan Maharani harus mampu menjadi ketua DPR yang kuat (mampu mengayomi, cerdas, berkharisma, dll) dimata para anggota DPR lainnya.

Hal ini menjadi era baru, sebuah pembeda dibandingkan DPR RImasa sebelumnya!

Nah, dari dua sisi pemikiran di atas, saya coba menemukan keterkaitannya dengan judul tulisan ini. Apakah Puan akan mampu menunjukkan mewujudkan harapan yang disampaikan dalam pidatonya dengan menjadikan DPR sebagai rumah rakyat dengan kepemimpinan yang kuat seperti dalam kalimat yang saya beri tanda huruf tebal dan garis bawah pada tulisan Prof. Pebrianov? Atau justru akan menjadi bencana besar sebagaimana ditulis oleh mbak Leya?

Kesejahteraan rakyat adalah bagian penting dari keadilan sosial. Banyak teori tentang hal ini dengan paramaternya. Tetapi usaha untuk mencapai hal itu tidak cukup dengan membangun sarana dan prasaran (infrastruktur) dalam beragam proyek besar maupun kecil yang didanai dengan uang rakyat (termasuk utang). 

Kalau dana yang terbatas itu dikorupsi, selain mengurang kapasitas pembangunan. Juga akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang berimbas pada kehidupan masyarakat/rakyat Indonesia secara keseluruhan. Betapapun secara kelembagaan: pemerintah dan DPR saling menguatkan. 

Korupsi bukan soal jumlah uangnya, tapi kapasitasnya yang (sangat) bisa melemahkan upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika sebagaimana diucapkan dalam pidato pertama Puan Maharani selaku Ketua DPR RI.  

Banyak investor langsung (FDI) yang masih berminat menanamkan modalnya di Indonesia tanpa terganggu oleh keberadaan KPK (keyakinan saya). Mereka menunggu isyarat baik untuk masuk. Sinyal itu, satu di antaranya dari KPK. Semakin kecil potensi korupsi yang ditandai (salah satunya) dari berkurangnya OTT KPK, semakin kuat sinyal itu ditangkap oleh investor. Bukan sebaliknya seperti yang terjadi selama ini.  

DPR dalam menjalankan fungsi legislasi harus berpikir luas dan menanggalkan atribut sektariannya seperti harapan Puan agar dapat menorehkan tinta emas dalam sejarah. Termasuk dalam menanggapi sikap kritis masyarakat, khususnya mahasiswa yang menurut sejarah yang saya tahu senantiasa  berada di garda depan dalam pembelaan kepentingan bangsa dan negara. 

Semoga.