Dari sebelumnya sebesar 1,35 M (termasuk 140 juta untuk NPC/ Paralympic) menjadi 2,5M tidak termasuk alokasi untuk NPC yang dianggarkan khusus. Secara relatif, nilai hibah sebesar itu dialokasikan untuk Operasional organisasi KONI (16.66%), Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (66,92%) dan Sarana Prasarana (16,43%).  Menurut Ketua KONI, Sri Hartanto, alokasi bantuan untuk cabang-cabang olahraga  sebesar Rp 327 juta akan disesuaikan dengan hasil evaluasi kegiatan dan prestasi yang dicapai pada tahun 2019.Â
Untuk itu, akan dibentuk Tim Verifikasi yang melibatkan pengurus cabang olahraga agar proporsi bagi dana pembinaan masing-masing cabang olahraga cukup fair. Apakah hal ini merupakan jawaban atas harapan pemerintah daerah atau sikap hati-hati sebagaimana dikatakan oleh mantan Ketua Pengkab PJSI itu, kepastiannya akan ditindaklanjuti para rapat kordinasi khusus yang direncanakan akan dilakukan pada minggu terakhir Desember 2019 ini.Â
Mengacu pada data prestasi yang tercantum dalam daftar penerima tali asih 2019, maka cabang olahraga Karate dan Atletik boleh jadi akan mendapat porsi alokasi yang cukup besar dibanding yang lain. Â Bahkan satu pengurus KONI, Wiji Sasongko, menyebut bahwa atas dasar data itu mestinya Kontingen Kabupaten Kebumen pada POR Wil III Dulongmas tahun 2020 dapat menggapai posisi tiga besar.
Masalahnya, jika dalam kapasitas mewakili kontingen pada ajang multi event prestasi tersebut cenderung bergeser. Tidak seperkasa kekuatan masing-masing cabang. Jika demikian, Ketua Kontingen (chief de mission) harus dipegang oleh organisator dan motivator handal yang mungkin lebih tepat dilakukan kalangan profesional dengan kemampuan persuasif tinggi. Dan posisi ini mungkin lebih tepat diberikan kepada orang di luar jajaran pemerintahan.Â
Terlepas dari siapa yang akan memimpin Kontingen atau duta olahraga daerah, membangun kepercayaan publik terutama masyarakat umum. Khususnya masyarakat olahraga adalah prioritas pertama. Pretasi akan terbangun dalam suatu sinergi yang tepat. Apalagi dengan target tertentu.
Dengan alokasi dana untuk fasilitasi Porwil Dulongmas IV tahun 2020 sebesar hampir 912 juta rupiah, tidak cukup realistik untuk membebani duta olahraga daerah ini menggapai posisi sebagaimana disebut di atas. Dana sebesar ini mungkin hanya memadai untuk membiayai akomodasi kelas penginapan melati dan di bawah standar kecukupan gizi atlet maupun ofisial.
Belum termasuk uang saku, kegiatan pemusatan latihan dan  uji coba sebelum pelaksanaan ajang tersebut. Bagi cabang-cabang tertentu yang harus melalui babak pra kualifikasi tentu akan lebih berat bebannya. Apalagi harus menjadi tuan rumah penyelenggaraan pra kualifikasi itu. Meskipun KONI Kabupaten telah mengalokasikan anggaran bantuan dana penyelenggaraan event Kejuaraan Kabupaten dan Provinsi yang nilainya mencapai 150 juta.Â
Konsekuensi logis memberi target peningkatan prestasi pada tingkat yang cukup tinggi adalah ketersediaan sarana dan prasarana keolahragaan yang saat ini jumlah, jenis maupun volumenya sangat minimal. Sekadar contoh kecil, cabang olahraga otak berpasangan: Bridge, nampaknya tidak memerlukan fasilitas pelatihan yang bernominal besar.
Kartu yang dipakai memang bisa dibeli di warung kelontong dengan harga 10 K. Tapi, di ajang multi event semacam PORWIL Dulongmas, ada ketentuan yang mengharuskan pertandingan dilaksanakan sesuai aturan baku Gabsi selaku induk organisasi dan World Bridge Federation. Proses tawar menawar dengan bidding kit yang harus dibiasakan kepada para atlet. Juga meja bertirai di ruang tertutup (close room).
Kedua sarana latihan ini belum dimiliki oleh Pengurus Kabupaten Gabsi Kebumen. Belum lagi jika ada ketentuan yang mengharuskan penayangan langsung di media daring. Lalu bagaimana dengan cabang-cabang beladiri yang mengharuskan atletnya memakai pelindung badan dan latihannya di lantai beralas matras standar ?
Selama ini, para pembina dan pelatih cabang-cabang olahraga prestasi berjibaku dengan segenap kemampuan pribadinya. Khususnya dalam hal pendanaan latihan maupun mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan.
