Pandemi Covid-19 masih menjadi permasalahan utama bagi penghuni bumi saat ini, tidak terkecuali dengan Indonesia tercinta.
Hari demi hari sebagian besar masyarakat Indonesia terus mengamati dan mendengarkan informasi tentang perkembangan pandemi ini, sambil menunggu kabar baik dari Pak Achmad Yurianto selaku juru bicara pemerintah dalam kasus Covid-19.
Secara pribadi saya menunggu beliau menyatakan, "Alhamdulillah hari ini tidak ada penambahan kasus baru artinya kita semua telah berhasil menghentikan laju penyebaran virus Covid-19, oleh karena kita masih menunggu 14 hari lagi untuk masa karantina bagi saudara-sudara kita yang menjadi ODP, PDP maupun yang positif terinfeksi Covid-19".
Sampai dengan tanggal 31 Maret, jumlah pasien positif terinfeksi Covid-19 di Indonesia ada 1.528 kasus, dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 136 orang dan jumlah pasien sembuh 81 orang.
Sajian data tersebut tentu membuat dada ini terasa sesak, karena persentase kematian akibat paparan Covid-19 di Indonesia tergolong tinggi, yakni menduduki peringkat kedua didunia dengan persentase 8,63% (kalau menggunakan data di atas 8,90%).
Peringkat pertama diduduki oleh Italia yakni 11,30%, sedangkan peringkat ketiga hingga kelima berturut-turut diduduki oleh Spanyol (8,62%), Iran (6,89%) dan Prancis (6,49%).
Semenjak pemerintah mengumumkan dua kasus pertama penderita Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020, maka rata-rata per hari pertambahan jumlah kasusnya kurang lebih 52 orang. Kondisi ini tentu memerlukan solusi yang tepat dan cepat guna menghentikan laju pertambahan jumlah kasus Covid-19.
Salah satu kebijakan pemerintah yang disampaikan pada tanggal 24 Maret 2020 guna menghambat laju pertambahan kasus Covid-19 berdasarkan kajian terhadap langkah yang telah dilakukan oleh negara lain serta mempertimbangkan budaya dan tingkat kedisplinan masyarakat Indonesia adalah physical distancing.
Pemerintah tidak memilih opsi lockdown maupun karantina wilayah dengan dasar dua alasan di atas. Meski demikian beberapa daerah seperti Kalimantan Timur, Kota Tegal, dan Kota Tasikmalaya telah menyatakan melakukan karantina wilayah.
Kota Tegal misalnya. Dalih Wali Kota Tegal dalam memili opsi karantina wilayah antara lain untuk menjaga warganya dari penularan Covid-19 serta sebagai upaya menyukseskan program pemerintah pusat dalam mengampanyekan physical distancing.Â
Belakangan beredar kabar, pihak istana menegur keras kepala daerah yang telah mengeluarkan kebijakan karantina wilayah karena tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat. Besar kemungkinan pihak istana merasa telah dikangkangi oleh daerah-daerah tersebut.
Di sisi lain, pemerintah pusat sendiri nampaknya sangat berhati-hati (sebagian masyarakat menyebutnya dengan istilah lamban) dalam mengambil kebijakan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 mengingat dampak dari kebijakan yang akan diambil bagaikan bola api yang siap untuk membakar semua benda yang mengenainya.
Bahkan sosok Presiden Ghana Akufo Addo pun yang sebelumnya tidak banyak dikenal masyarakat Indonesia menjadi populer akibat pernyataan yang sangat lugas dan sejalan dengan harapan sebagian masyarakat Indonesia.
"Saya yakinkan Anda bahwa kami tahu apa yang harus dilakukan untuk menghidupkan kembali perekonomian. Apa yang kita tak tahu adalah menghidupkan kembali orang (meninggal)". Pernyataan tersebut sontak banyak mendapat pujian warganet Indonesia yang dianggap sangat melindungi rakyatnya.
Sebenarnya, beberapa wilayah telah melakukan karantina meskipun kepala daerahnya tidak secara terang-terangan menyampaikan bahwa daerahnya telah mengambil kebijakan tersebut.
Sebagai contoh, di daerah tempat tinggal kami semua akses masuk telah ditutup kecuali satu akses utama yang dijaga oleh anak-anak muda sehingga kita tidak bisa seenaknya keluar masuk kompleks.
Orang luar pun tidak diperkenankan masuk ke area kami bermukim kecuali ada surat keterangan dari puskesmas yang menyatakan bebas dari paparan Covid-19.
Karantina wilayah sementara ini dianggap sebagian masyarakat sebagai upaya efektif dalam memutus mata rantai Covid-19, namun demikian upaya tersebut juga memiliki efek samping yang tidak bisa dianggap remeh, yakni masalah ekonomi.
Dalam sepekan belakangan ini, salah satu dusun di tempat kakak kami tinggal, telah terjadi pencurian sebanyak tiga kali yang sebelumnya hampir sangat jarang peristiwa ini terjadi
 Artinya, ada sebagian rakyat kita terutama yang berprofesi sebagai karyawan anorganik yang ekonominya jatuh sakit akibat adanya kebijakan karantina wilayah sehingga terdesak kebutuhan perutnya dan memilih jalan pintas dengan mengambil barang yang bukan miliknya.
Dengan demikian karantina wilayah yang tidak dimbangi dengan kebijakan pendukungnya dapat menjadi antitesis terjadinya eskalasi kejahatan, oleh karena itu perlu dipikirkan secara matang oleh daera yang mengambil opsi karantina wilayah meskipun bersifat lokal atau mandiri. Mudah-mudahan bermanfaat.
