Mohon tunggu...
Sugiantoro
Sugiantoro Mohon Tunggu... Relawan - News - Opini | SHOLATLAH, masuk surga nda bisa NYOGOK.

Staf Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Kantor Pusat Purwokerto.

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Melayangkan Somasi 2, Soal Pasar Buntu

23 September 2022   17:08 Diperbarui: 23 September 2022   17:22 34 2 0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Ketua Umum LBH-PK H.Sugeng,SH.,MSI saat konpers dengan awak media, Kamis (22/9) malam. (Foto/Media LBHPK).

PURWOKERTO - Kantor Pusat Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran (LBH-PK), Jalan Mas Cilik No.34 Kranji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada hari ini, Jumat (23/9/2022) pukul 13.00 WIB melayangkan somasi II kepada Bupati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas.

Hadir Sekretaris Jenderal LBH-PK Hartomo,SH.,MH, Kadiv Litbang Mulyono,SH, Kadiv Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Program Bantuan Hukum Teguh Bayu Aji,SH, Staf Khusus Ketua Umum LBH-PK Dwiyan Adistira,S.Kom. Turut hadir Faiq ElHimma,SH, Durrotul Isnaeni Haqi,SH, Desi Fatmawati,SH, Yuli Hermawati,SH

Sekjen LBH-PK Hartomo memperlihatkan somasi sebelum dikirim ke Pemkab Banyumas. (Foto/Media LBHPK).
Sekjen LBH-PK Hartomo memperlihatkan somasi sebelum dikirim ke Pemkab Banyumas. (Foto/Media LBHPK).

Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran (LBH-PK), kantor pusat Purwokerto, merupakan kuasa hukum dari Pemerintah Desa (Pemdes) Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan kuasa hukum tiga warga masing-masing adalah Iwan Gunarto (55), Utami Dewi (48) serta Yoga Subhan (32).

Sebagaimana disampaikam oleh Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, H.Sugeng,SH.,MSI saat menggelar konpers diruang rapat utama kantor pusat LBH-PK menjelaskan somasi II adalah masih terkait Tanah Pasar Buntu.

"Tanah pasar Buntu. Somasi I sudah. Nah, saat ini somasi II," katanya pada awak media, Kamis (22/9/2002) malam.

Dalam somasi II disebutkan duduk perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Bupati Banyumas tidak menanggapi somasi kami terkait asal-usul atau alas hak diterbitkannya sertifikat hak pakai (SHP) Nomor 00006 yang dikenal dengan Tanah Pasar Buntu.

2. Bahwa setelah pengecekan lokasi Tanah Pasar Buntu oleh BKAD Kabupaten Banyumas, Dinperindag Kabupaten Banyumas dan Bagian Hukum Setda Banyumas, menurut Bupati Banyumas didapat fakta lapangan bahwa patok batas sebelah timur berbatasan langsung dengan tanah milik Utami Dewi dan Forniawan, bukan berbatasan langsung dengan tanah milik SPBU. Sehingga 3 bidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 10 an Utami Dewi dan Forniawan, SHM Nomor 145 an Saelani Kardjo milik Yoga Subhan dan SHM Nomor 00246 an Iwan Gunarto berada diluar lokasi tanah pasar Buntu.

3. Bahwa dengan demikian SHP No 00006 atau yang dikenal dengan Tanah Pasar Buntu yang memuat peta lokasi dengan batas sebelah Timur tanah milik SPBU adalah cacat hukum karena batas yang ada dalam SHM Nomor 00006 dengan fakta dilapangan tidak sama.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan