Rencana Filipina untuk mengerahkan kapal militernya ke Laut Cina Selatan sesungguhnya adalah satu strategi politik dari presiden Rodrigo Duterte. Duterte yang selama ini dinilai melunak dalam menekan Cina untuk mematuhi putusan arbitrase di Laut Cina Selatan menunjukan satu sikap tegas sebagaimana terbaca dalam pidatonya pada Senin 20 April 2021. Dalam pidato yang dikutip Voa Indonesia, Duterte menegaskan, "Saya tidak tertarik dengan perikanan. Saya pikir tidak ada cukup banyak ikan untuk diperebutkan. Tapi ketika kami siap menambang, ketika kami siap menggali apapun yang ada di perut Laut China Selatan, minyak kami, ketika itulah saya akan mengerahkan kapal-kapal abu-abu kesana untuk menegaskan klaim. Apabila mereka mulai mengebor minyak di sana, saya akan katakan kepada China, apakah itu bagian dari perjanjian kita? Apabila itu bukan bagian dari perjanjian, saya juga akan mengebor minyak di sana".
Apa yang disampaikan Presiden Duterte menegaskan posisi Filipina yang konsisten dalam mengamankan wilayahnya yang ada di Laut Cina Selatan. Duterte tidak membiarkan Cina untuk sewenang-wenang menguasai dan mengelola Laut Cina Selatan, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam yang berkaitan dengan pertambangan (minyak bumi), ketimbang ikan yang ada di Laut Cina Selatan.
Terlepas dari motivasi utamanya Duterte, realisasi kebijakan ini mengakibatkan tidak kondusifnya wilayah sengketa Laut Cina Selatan dan bisa berdampak buruk terhadap kerja sama di bidang Ekonomi karena negara-negara Asean lain yang berkepentingan di Laut Cina Selatan juga akan mengerahkan kekuatan militernya ke sana. Sementara itu, Cina akan mengerahkan pula kekuatan militernya.
Tidak kondusifnya wilayah sengketa Laut Cina Selatan dan terganggunya kerja sama di bidang ekonomi antara negara-negara Asean dengan Cina menyebabkan Ekonomi Indonesia pun terganggu. Karena itu diperlukan pendekatan soft power dari Indonesia  sejak awal sebagai satu bentuk tindakan antisipatif hingga rencana Filipina ini tidak sampai terelisasi demi kondusifnya wilayah Laut Cina Selatan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.Â
