Saat membaca berbagai berita di media massa menyoal kehebohan masyarakat Indonesia, sebab ada wacana sembako hingga sekolah akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), saya berpikir, wacana tersebut memang ada yang sengaja mengapungkan demi melihat reaksi dan respon masyarakat atau sebaliknya wacana yang baru dalam tahap rencana ini bocor ke publik?
Namun, yang pasti, di dalam kolom-kolom artikel yang mengupas masalah PPN ini, warganet dan netizen sangat nampak marah kepada pemerintah. Ada yang menyebut rakyat Indonesia kini dijajah lagi, ada yang sampai bilang ini bukan Republik Indonesia, tapi Kerajaan Indonesia.
Respon dan reaksi tersebut tentu sangat beralasan, sebab tanpa pandemi corona saja rakyat terus hidup menderita dan tak sejahtera. Keadilan dan hukum, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat jelata terus ditekan, hanya dimanfaatkan suaranya, tapi orang kaya justru semakin hidup enak.
Demi meyakinkan tentang masalah PPN yang akan dikenakan mulai dari sembako hingga sekolah itu, saya pun mengikuti dialog interaktif di salah satu televisi nasional.petang ini, yang mengangkat tema tersebut, dan menghadirkan nara sumber termasuk dari stakeholder terkait.
Dalam dialog tersebut, saya simpulkan, wacana dan rencana pengenaan PPN terhadap sembako hingga sekolah memang bukan hoaks dan bukan isapan jempol.
Fakta-faktanya
Saya kutip dari konfirmasi Kompas TV, Rabu (9/6/2021), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kemenkeu, Neilmaldrin Noor, menyatakan, belum ada keputusan final terkait pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako.
Neil juga menyampaikan bahwa hingga saat ini rancangan mengenai tarif PPN masih menunggu pembahasan.Skema yang mengikutinya pun masih dalam pembahasan.
Meski penjelasan Neil demikian, mengapa masyarakat dihebohkan dengan kabar rencana pemerintah memungut PPN dari sembako?
Ternyata, masyarakat tahu dari berbagai pemberitaan di media massa bahwa rencana itu tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Dalam draf beleid tersebut ada yang berubah, yaitu barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Artinya, barang itu akan dikenakan PPN.
Fakta lainnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Senin, (24/05/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyinggung tentang skema PPN multitarif, yaitu skema yang memberlakukan perbedaan besaran tarif PPN. Sebab, untuk barang-barang dan jasa yang diperlukan orang banyak dan sifatnya kebutuhan, biasanya dikenai tarif PPN yang lebih rendah dibandingkan dengan barang dan jasa yang sifatnya bukan kebutuhan pokok.
Oleh karena itu, Sri Mulyani melihat PPN menjadi sangat penting dari sisi keadilan atau jumlah sektor yang harus tidak dikenakan atau dikenakan. Ada multi tarif yang mungkin menggambarkan afirmasi. Sementara skema lainnya adalah skema tarif tunggal. Maksudnya, hanya ada 1 tarif yang berlaku untuk pungutan PPN.
Sistem inilah yang dianut Indonesia saat ini, dengan tarif PPN sebesar 10 persen.
Dari fakta-fakta tersebut, berarti memang benar akan ada pengenaan PPN terhadap sembako hingga sekolah, dong? Maka, pantas saja bila Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) sudah berencana menyampaikan protes kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, kondisi para pedagang sudah sulit selama masa pandemi, karena omset menurun hingga 50 persen. Terlebih, dari daftar yang beredar, sembako yang akan dikenakan PPN adalah yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari, seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Luar biasa.
Pantas saja, warganet dan netizen sampai menyebut, pemerintahan sekarang ini tak ubahnya penjajah baru.
Bila saja rencana pengenaan PPN terhadap sembako hingga sekolah benar-benar sampai terjadi, tidak ada tindakan dan pembelaan terutama dari DPR, maka pemerintah dan DPR sama-sama sedang menjelma menjadi Kerajaan Indonesia.
Ayolah, rakyat sudah sangat gerah dengan berbagai sikap dan kebijakan pemerintah yang terus tak berpihak kepada rakyat, terutama kepada rakyat jelata. Ayo jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Jangan pemerintah.yang justru terus memancing rakyat marah hingga bisa membahayakan disintegrasi bangsa.
Apa kata para pejuang kemerdekaan RI yang telah rela berkorban darah dan nyawa demi membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan kolonialisme? Bila para pemimpin bangsa yang diberikan amanah, malah terus bertindak dan membikin rakyat menderita, sementara mereka dan koleganya hidup nyaman di atas penderitaan rakyat?
Kira-kira rencana mengenakan PPN terhadap sembako hingga sekolah akan terus maju pantang mundur? Atau sebaliknya teriakan rakyat di dengar?
