Mohon tunggu...
Supartono JW
Supartono JW Mohon Tunggu... Konsultan - Pengamat dan Praktisi
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Mengalirdiakunketiga05092020

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Mahfud MD Meminta Masyarakat Tak Kecewa kepada Pemerintah yang Koruptif dan Oligarki, Kok Bisa?

2 Mei 2021   11:16 Diperbarui: 2 Mei 2021   11:24 667
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.


Heran, masa ada menteri yang meminta rakyat tak kecewa kepada pemerintahan yang koruptif dan oligarki? Di mana letak hati nuraninya? Apa pun latar belakang dan alasannya mengapa dia harus meminta begitu, siapa yang akan membenarkan? Apa yang lantas bisa diteladani dari sosok ini?Dari tayangan berita yang memuat informasi permintaan agar rakyat tak kecewa karena pemerintahan koruptif dan oligarki, sangat jelas, netizen dan warganet benar-benar tak ada yang sejalan dengan pemikirannya.

Dan mirisnya, hal ini disampaikan tepat di tanggal 1 Mei 2021, bertepatan dengan Hari Buruh. Lalu, Hanya sehari jelang peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), serta di tengah masyarakat masih kecewa karena menteri ini juga baru memastikan UU ITE tak akan direvisi dan KKB di Papua, di sebut teroris.

Sejatinya, apa yang ada dalam benak dan hati Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, hingga seperti tak punya hati, meminta masyarakat tak sepenuhnya kecewa kepada pemerintahan yang dinilai koruptif dan oligarki. Sebab, kata dia, ada kemajuan dari waktu ke waktu yang terus dilakukan pemerintah.

Padahal faktanya memang koruptif, bukan sekadar penilaian, pun oligarki. Bila ada kemajuan dari waktu ke waktu yang dilakukan oleh pemerintah, itu memang tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin yang diamanahi rakyat untuk membuat Indonesia maju.

Masa, gara-gara amanah yang memang seharusnya jadi tugas pemerintah, dijadikan justifikasi, pembenaran tindakan koruptif dan oligarki? Di mana nyambungnya dan logikanya?

Mahfud pun bilang dan memberi penguat lain bahwa kehidupan demokrasi kita harus terus diperbaiki, tapi kemajuan yang sudah dicapai juga tak boleh dinafikan dengan membandingkan zaman pemerintahan dari sisi kemiskinan.

Sejak era Presiden Soekarno, tingkat kemiskinan terus ditekan dari yang awalnya sangat tinggi, hingga mencapai 11,9 persen pada akhir era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di era pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, angka ini terus ditekan hingga 9,1 persen. Masuk ke periode kedua Jokowi, Mahfud menyebut tingkat kemiskinan kembali naik ke 9,7 akibat pandemi Covid-19 yang menyerang sejak tahun lalu.

Mahfud pun kemudian berdalih, dari kondisi itu, artinya ada kemajuan meski banyak korupsinya. Indonesia ini kaya raya. Meski jika dikelola secara koruptif, itu manfaatnya tetap banyak oleh rakyat.

Tapi di sisi lain, Mahfud bilang, Indonesia kaya raya, tapi jika dikelolanya nanti secara bersih dari korupsi akan lebih maju.

Ironi dan tak peka

Ya, jelas. Kemiskinan terus ada karena para pemimpinnya terbudaya korupsi uang rakyat dan kekayaan Indonesia, sehingga kemajuannya tentu terhambat. Kok, minta rakyat tak kecewa? Maksudnya, tindak korupsi dan oligarki memang wajar harus ada dan dibenarkan? Aneh sekali Mahfud ini.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun