Di Balik Kudeta Partai Demokrat, Sebenarnya Kepentingan Siapa?

Bukan +62 rasanya bila setiap saat terus lahir drama-drama yang justru skenario dan penyutradaraanya dicipta oleh kalangan elite partai dan tokoh-tokoh pemimpin bangsa dengan tujuan kepentingan-kepentingan di saat pandemi corona yang masih merajalrla, di saat rakyat yang sangat butuh panutan dan suri teladan di tengah berbagai penderitaan dan ketidak adilan di berbagai bidang di Republik ini.

Kali ini kisah drama yang ujungnya bikin kisruh dan keruh suasana, lagi-lagi dari kalangan seputar Istana Negara.

Kepentingan Istana, isapan jempol

Apakah kisah drama ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan Istana Negara, terutama kepentingan partai utama yang mendukungnya dan kepentingan taipan atau cukong demi kepentingan-kepentingan yang bukan sekadar Pilpres 2024, sebab 2024 masih lama? 

Mungkinkah kisah drama yang tadinya hanya dikira isapan jempol semata, dan kini nyata terjadi, memang menjadi bagian dari mata rantai kepentingan yang lebih besar dari rezim penguasa. Lalu, ada tokoh yang sengaja dimajukan dan dikorbankan, meski dengan cara yang tak santun, tak simpatik, dan tak etik?

Saat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menyebut ada gerakan yang ingin mengambil alih posisi ketua umum partainya secara paksa, sontak berbagai pihak dan masyarakat Indonesia kaget. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, dan berbagai pikiran lainnya. 

Intinya, berbagai pihak apa yang dibilang AHY hanya isapan jempol dan bisa jadi demi mendongkrak elektabilitas partai yang dipimpinnya.

Terlebih, saat itu, AHY menuding ada pejabat pemerintahan di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo yang terlibat dalam gerakan "kudeta". Malah, AHY juga bicara bahwa:

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).

Adapun yang menyebut nama pejabat yang dimaksud bukan AHY, tetapi Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra yang menyebut pejabat yang dimaksud adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Bahkan apa yang diungkap Herzaky berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang mereka dapatkan.