Sayang, pemerintah pusat tetap menetapkan cuti bersama pada 28 dan 30 Oktober.Â
Sejatinya aneh, seharusnya pemikiran mengevaluasi menyoal libur panjang di tengah corona, sewajibnya tanpa perlu mendengar masukan dari pihak lain, pemerintah pusat dapat.berpikir sendiri dan bijak.
Namun, jangankan berpikir untuk mengevaluasi atau membatalkan libur panjang demi tak bertambahnya klaster corona, ini dikasih masukan oleh kepala daerah saja tetap tak bergeming. Tetap dengan keputusannya untuk libur panjang.
Nyawa rakyat ternyata tetap tak lebih penting dari "liburan". Dan, liburan ini, juga yang akan memanfaatkan tentu rakyat yang "berduit". Siapa mereka?
Karena keputusan libur/cuti bersama ini sudah tak dapat digugat, maka bukti sudah nyata, Stasiun Kereta sudah dibanjiri calon penumpang yang antre.
Apa yang kini harus dilakukan oleh Pemprov DKI, yang selalu saya sebut " selalu ketiban sial dan jadi kambing hitam dari persoalan corona? Terlebih akan kena getah dari efek liburan panjang lagi?
Anies menyebut, Pemprov DKI hanya bisa mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 pasca libur panjang dengan memastikan ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU di 98 rumah sakit rujukan dan menyiapkan antisipasi semua side effectnya. Harus siap jumlah tempat tidur, kemudian kegiatan testing dan tracing karena pengalaman masa libur panjang sesudahnya suka ada lonjakan kasus Covid-19.
Apakah hanya DKI yang harus siap-siap ada ancaman lonjakan kasus corona karena buah dari libur panjang. Tentu seluruh daerah lain di Indonesia juga sama-sama harus siap-siap menyambut lonjakan kasus corona sebagai hadiah libur panjang.
