Tak kunjung memberikan bukti kinerjanya, namun terus membikin gaduh dengan pernyataannya, komentarnya, dan berbagai persoalan yang bukan meredakan atau menyelesaikan masalah, justru semakin membuat masalah tambah ruwet dan panas.
Komunikasi publik "mereka" sangat buruk, lebih menonjol arogansinya, dan tak berbekas karakter etik, santun, dan berbudi pekerti luhur sebagai wakil rakyat.
Kira-kira entah dari sisi sebelah mana lagi, masyarakat Indonesia yang benar-benar mau membantu membuat parlemen dan pemerintahan kembali kepada kitahnya, kembali kepada rakyat, dapat menembus hati dan pikiran "mereka", untuk kembali sadar bahwa apa yang sudah sejauh ini mereka lakukan, benar-benar membuat rakyat terus dijajah dan tetap menderita.
Wakil rakyat tidak semua pilihan rakyat
Atas kondisi sengkarut di NKRI yang tak kunjung reda, memang perlu diingatkan bahwa semua elite partai yang kini duduk di parlemen maupun pemerintahan itu tidak semua pilihan rakyat. Kata lainnya, meski mereka duduk di singgasana kekuasaan, mereka hanya dipilih oleh sebagian rakyat saja. Namun, karena merujuk pada peraturan, maka merekalah yang akhirnya duduk.di kursi.
Sebagai contoh, Bapak Jokowi memang kini menjadi orang nomor satu Indonesia. Namun perlu dicatat dan dingat ulang oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa Jokowi menjadi Presiden itu hanya mendapat suara rakyat sebesar 55.50 Â persen dan lawannya mendapat suara 44.50 persen dalam Pilpres 2019. Itu pun berdasarkan penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang hingga kini oleh sebagian besar rakyat Indonesia masih disanksikan kebenarannya.
Tapi kita harus percaya pada KPU, bahwa perhitungan itu benar dan valid tanpa ada manipulasi dan kecurangan.
Dengan demikian, meski secara aturan Bapak Jokowi memenangi Pilpres dan berhak menjadi Presiden, Bapak Jokowi dan seluruh pendukungnya harus ingat, ada 44.50 persen rakyat Indonesia yang memiliki hal pilih, tidak memilih Bapak Jokowi. Itu berdasarkan hasil KPU.Â
Bagaimana dengan rakyat yang "terkendala" saat Pilpres hingga tak bisa menggunakan hak pilihnya? Bagaimana dengan rakyat yang memiliki hak pilih namun memilih golput? Artinya, bisa jadi akan bertambah lagi rakyat yang memilih dan tak memilih Jokowi.
Jadi, harus dicatat, bahwa sejatinya dalam benak rakyat, Presiden Indonesia hanya milik 55.50 persen rakyat yang memiliki hak pilih dan beda tipis dengan rakyat yang tak memilihnya.
Setali tiga uang, dengan para elite partai.yang kini duduk di parlemen, mereka juga bukan pilihan semua rakyat, namun, karena peraturan pemilihan, maka mereka dapat duduk di kursi amanah rakyat.
