Netralitas Ikatan Alumni SMA Pangudi Luhur Jelang Pilpres

Nama Sekolah Menengah Atas (SMA) Pangudi Luhur Jakarta begitu naik daun di seantero negeri. Hal ini dikarenakan sekolah ini telah melahirkan pemimpin -- pemimpin berkualitas di negeri ini. SMA Pangudi Luhur berorientasi pada visi dan cita -- cita melahirkan siswa yang berkepribadian dan berkarakter dengan 3 cita yaitu intelektualitas, fraternitas dan solidaritas. 

Alumni tentu cermat dalam melihat dunia akademia yang beda dengan sekolah menengah yang jauh dari hiruk pikuk politik. Sekolah menengah harus terlindungi agar tidak tergiring ke arus politik yang membahayakan eksistensi siswa dan pendidikan.

Sempat terdengar kabar bahwa Capres no 01 Jokowi -- Ma'ruf mendapatkan dukungan dari sejumlah alumni SMA Pangudi Luhur. Jokowi yang mendapatkan dukungan akal itu mengaku kaget, lantaran SMA Pangudi Luhur merupakan Sekolah dimana Cawapres No 02 Sandiaga Uno menuntut ilmu. Jokowi menuturkan, ada sekitar 800an orang yang hadir dalam acara deklarasi tersebut. Namun, ia merasa seperti dihadiri 84.800 orang, sebab para alumni begitu antusias menyambutnya dengan meneriakkan nama Jokowi. Sebagian Alumni Sekolah Menengah Atas Pangudi Luhur Jakarta, mendeklarasikan dukungan kepada Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi -- Ma'ruf. 

Mereka tampak kompak mengenakan kaos hitam bertuliskan "Berbeda tapi Bersatu". Deklarasi tersebut turut dihadiri Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan P. Roeslani. Rosan merupakan alumni PL angkatan 1987. Selain itu, Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi -- Ma'ruf Erick Thohir, Meteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, dan sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Pada kesempatan yang lain, Sandiaga Uno sempat mengungkapkan bahwa dirinya adalah alumni SMA PL pertama yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Sebelumnya SMA PL sudah berhasil menelurkan lulusannya menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yakni Bambang Brodjonegoro. Sandi juga mengklaim bahwa alumni SMA Pangudi Luhur yang mendukung dirinya lebih banyak ketimbang yang ada di kubu calon presiden Jokowi.

Terkait hal tersebut, Ikatan Alumni SMA Pangudi Luhur menegaskan bahwa organisasi mereka tidak akan mendukung Paslon manapun. Hal itu dikemukakan oleh Ketua Umum IKA PL Arief Satria Kurniagung. Arif menegaskan bahwa pihaknya bersikap netral dalam gelaran Pilpres 2019. Ia meminta agar tidak ada pihak -- pihak yang memanfaatkan nama organisasi. 

Sebab, Jika Ikatan Alumni mendeklarasikan dukungan terhadap salah satu paslon, maka itu artinya akan mengatasnamakan seluruh alumni SMA PL. Dirinya juga menambahkan, sikap ini sebenarnya telah tertuang dalam salah satu point pernyataan resmi yang dikeluarkan pad 15 Januari 2019 silam. Ia mengungkap ada 4 poin yang dinyatakan IKA SMA PL dalam menyikapi kontestasi Pilpres dan Pileg 2019.

Dalam poin lanjutnya IKA SMA PL menyatakan tidak akan menghalangi atau melarang alumnis sekolah tersebut untuk menyalurkan dan menyampaikan gagasan, aspirasi, dukungan atau menggunakan hak politiknya. Arief mengatakan bahwa pihaknya hanya melarang seluruh alumni SMA PL menggunakan nama, logo dan atribut yang mengatasnamakan Ikatan Alumni SMA Pangudi Luhur.

Meskipun demikian, IKA SMA Pangudi Luhur tidak akan melarang apabila ada alumni sekolah yang ingin memberikan dukungan untuk Paslon tertentu. Sebab, hal itu merupakan hak setiap warga negara untuk memilih dan Ikatan Alumni senantiasa menghormati hak demokrasi para alumni. Namun dengan satu catatan, bahwa dukungan tersebut tidak boleh mengatasnamakan Ikatan Alumni SMA PL. 

Dirinya juga menambahkan bahwa pelibatan sejumlah alumni SMA PL dalam kontestasi Pilpres 2019 disebabkan faktor keberadaan Sandiaga yang mendampingi Prabowo sebagai cawapres. Sandiaga diketahui sebagai jebolan sekolah menengah atas khusus pria tersebut.

Lebih jauh, pihaknya memaparkan bahwa kondisi dimana sejumlah alumni memiliki preferensi berbeda terkait dukungan dalam Pilpres 2019 seperti yang terjadi saat ini merupakan hal yang wajar dan sah.Wakil ketua TKN Rosan Perkasa Roeslani selaku alumni PL menyatakan deklarasi dukungan itu dilakukan dengan alasan Jokowi mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi atau kelompok.