Sungguh aneh ada beberapa elit partai politik yang begitu gegabahnya menyimpulkan jalur perseorangan yang dibolehkan oleh Undang Undang sebagai gerakan deparpolisasi. Tidak bisa dipungkiri, respon elit parpol tersebut karena panik akibat kandidat yang memilih jalur perseorangan tanpa parpol untuk maju dalam pilkada memilkki elektabilitas yang relatif tinggi.
Sebelum ini, bahkan 5 tahun lalu sudah sering ada kandidat pilkada yang maju melalui jalur perorangan atau independent tapi tidak ada parpol yang menyerang si kandidat dengan tuduhan deparpolisasi.
Jadi ingat rezim orde baru yang selalu memberikan cap dan stigma negatif kepada pihak-pihak yang dianggap berseberangan untuk dijadikan musuh bersama.Cap yang diberi tanpa melihat makna dari cap dan stigma tersebut apakah memang sesuai diberikan kepada pihak yang kebetulan ingin menyampaikan pendapat yang mengganggu stabilitas semu rezim saat itu.
Istilah dan cap subversif, organisasi tanpa bentuk, laten komunis, dan lain -lain selalu dialamatkan kepada pihak-pihak yang kritis, walau pun kekritisan mereka beralasan dan dijamin oleh UUD 45.Kebebasan mengeluarkan pendapat.
Istilah deparpolisasi sangat tidak tepat ditujukan kepada fenomena banyaknya kandidat dalam pilkada yang tidak memilih jalur parpol, tapi memilih jalur perorangan.Deparpolisasi adalah suatu gerakan untuk menghapus parpol dalam proses demokrasi.
Sementara adanya jalur perorangan,selain diakui oleh UU, juga tidak melarang adanya kandidat yang maju melalui jalur parpol.Justru dengan adanya jalur perorangan seharusnya dijadikan sparting partner oleh parpol dan untuk melihat sejauh apa masyarakat masih percaya kepada parpol.
Fenomena golput merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat kepada parpol.Para golputer menganggap semua parpol sama saja karakternya, tidak benar benar mengakomodir aspirasi masyarakat, justru memelintir aspirasi masyarakat.
Dengan adanya jalur independen, ada alternatif baru yang bisa menjadi pilihan para golputer juga para non golputer yang selama ini merasa telah dikhianati oleh parpol.
Pada saatnya jika ternyata pemimpin dari jalur independent ternyata juga tidak mengakomodir aspirasi masyarakat dan memelintir aspirasi, maka akan timbul juga fenomena anti jalur independen, sama seperti yang terjadi saat ini fenomena anti parpol.
Sebagai penutup, gerakan deparpolisasi juga selama rezim orba diterapkan dengan menyebut dua partai dengan sebutan parpol dan golkar tidak disebut sebagai parpol.Seolah olah parpol itu tabu.
