Kisruh Partai Demokrat memasuki babak baru. Konflik internal partai Demokrat kini menyeret nama Bambang Widjajanto, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga pengacara Prabowo Subianto dalam pilpres tahun 2019. Kubu Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyewa Bambang widjojanto sebagai kuasa hukum Partainya.
Sekalipun Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan hak asasi manusia sudah memperingatkan agar Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono berhenti menyerang pemerintah, namun tampaknya kubu Agus Harimurti Yudhoyono sangat cemas akan keberpihakan pemerintah pada Demokrat versi kongres luar biasa yang dipimpin Moeldoko.
"konstitusi partai tuh diinjak-injak. Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal, ini brutalitas, brutalitas demokratif terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi."Bambang Widjojanto.
Sekalipun Ketua Majelis tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan percaya pada integritas presiden Jokowi dalam Konferensi persnya, namun ketakutan itu tidak bisa disembunyikan. Terlihat dari suara-suara pendukung Agus Harimurti Yudhoyono di media.
Salah satunya yang sudah dikutipkan diatas, di mana Bambang Widjojanto mengatakan ada kebrutalan dalam demokrasi di era Presiden Jokowi. Pernyataan Bambang tentu sangat tidak masuk akal mengingat setiap partai memiliki konflik internalnya masing-masing.
Seperti yang sudah disuarakan oleh Menko polhukam Profesor Mahfud MD, pemerintah tidak bisa melarang aksi kongres luar biasa yang dimaksudkan untuk menggoyang kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Sebab negara menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat.
Apalagi ini murni kisruh Partai Demokrat yang gerah dengan hegemoni keluarga Susilo Bambang Yudhoyono. Profesor Mahfud MD sendiri sudah mengatakan bahwa konflik internal partai Demokrat ini baru menjadi persoalan pemerintah ketika sudah dibawa ke ranah hukum.
Di sinilah nanti pemerintah menguji kepemimpinan Siapa yang sah, kepemimpinan Moeldoko atau Agus Harimurti Yudhoyono. Harusnya pernyataan Profesor Mahfud MD sudah sangat jelas. Partai Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono tidak seharusnya terus menyerang pemerintah. Apalagi menyerang Jokowi.
Kalau memang Agus Harimurti Yudhoyono merasa benar harusnya mereka tenang saja. Apalagi Agus Harimurti Yudhoyono sudah menyambangi Kementerian Hukum dan HAM untuk menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan untuk menyatakan bahwa posisi mereka benar.
Lagi pula Demokrat versi Moeldoko sampai hari ini belum menyerahkan berkas yang diperlukan untuk diuji di Kementerian Hukum dan HAM. Harusnya Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono bisa lebih sabar. Tidak perlu menuding Presiden Jokowi dengan sangkaan yang mengada-ada.
Lagipula Menteri Hukum dan hak asasi manusia Yasonna Laoly juga sudah menegaskan bahwa pemerintah akan dan pasti bersikap objektif. Namun tampaknya Partai Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono begitu nyaman selama ini. Sehingga ketika ada yang mengusik sedikit saja mereka Langsung merengek seperti anak kecil.
