Apa yang dialami oleh partai Demokrat tentu bukan kondisi ideal dalam menyeleksi pemimpin di iklim demokrasi. Yang amat disayangkan adalah Moeldoko adalah ketua staf kepresidenan Republik Indonesia. Sehingga rasanya janggal membiarkan Moeldoko dengan leluasa mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.
Bagi saya Ini adalah sebuah pencorengan pada wajah Presiden Jokowi. Maka sudah seharusnya Presiden Jokowi mempertobatkan Moeldoko. Saya pilih kata mempertobatkan karena cukup mewakili gagasan saya bahwa Moeldoko harus di Brain Wash dan dikembalikan kepada semangat pengabdian sejati lagi.
Sebagai seorang ketua staf kepresidenan seharusnya Moeldoko menyibukkan diri dengan seluruh kegiatan Presiden Jokowi. Menerima pinangan kader partai Demokrat yang membelot lalu menyelenggarakan Kongres luar biasa dan menerima pinangan menjadi ketua umum adalah sebuah tindakan biadab yang harus ditegur keras.
Sikap Moeldoko ini membuat kita harus kembali melakukan flashback jangan-jangan selama ini banyak tindakan Moeldoko yang mengarah pada pencitraan untuk Pilpres di tahun 2024. Sebab upaya untuk mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum partai Demokrat tidak lepas dari pemilihan presiden di tahun 2024.
Setidaknya Moeldoko harus sadar bahwa dia tidak punya nilai jual dalam pemilihan presiden di tahun 2024. Buktinya apa? Lihat saja berbagai hasil survei tidak ada nama Moeldoko di sana. Maka memaksakan diri menjadi ketua umum partai Demokrat demi jadinpresiden di tahun 2024 hanyalah mimpi dan halusinasi yang harus disadarkan. Hanya karena berlatarbelakang militer bukan berarti Moeldoko punya peluang menjadi presiden.
Sejak terpilihnya Jokowi menjadi presiden, era kebangkitan sipil untuk maju sebagai pemimpin negara Indonesia mulai bangkit. kini presiden tidak melulu harus berlatarbelakang militer. Terbukti yang berlatar belakang militer belum tentu bisa tegas. Sebaliknya yang berlatar belakang sipil malah bisa tegas.
Atas tindakannya ini hemat saya Presiden Jokowi harus mengganti Moeldoko sebagai ketua staf kepresidenan. Karena tidak elok rasanya ada orang Istana terlibat dalam pengambilalihan kekuasaan sebuah partai.Â
Kesannya pemerintah berusaha merebut Partai Demokrat padahal kan tidak. Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa pemerintah tidak terlibat dalam konflik internal partai Demokrat moeldoko harus dipecat atau diganti.
Sebab Jokowi sudah pernah menurunkan standarnya, dari yang awalnya menteri tidak boleh menjadi ketua umum partai kini sudah oleh. Tapi yang namanya staf kepresidenan tidak boleh Punya agenda lain. Lagipula gaya-gaya seperti Moeldoko ini bisa berbahaya juga kalau subur tumbuh di Indonesia. Bisa-bisa kita punya iklim demokrasi yang dihiasi oleh spirit kudeta seperti di Myanmar sana.
Kudeta hanyalah cara instan untuk merebut kekuasaan dan mencari keuntungan pribadi. Bolehlah Jokowi tidak terlibat dalam konflik internal partai Demokrat ini tapi setidaknya Ambillah bagian yang menjadi kewajiban Presiden Jokowi: Memilih staf kepresidenan yang murni bekerja untuk dirinya dan tidak punya agenda lain.
Karena tahun 2024 sejatinya masih lama dan kalau dibiarkan Moeldoko akan semakin mencoreng wajah Presiden Jokowi. Sebab pertarungan Partai Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono melawan versi Moeldoko masih sangat panjang.
Oleh karena itu sebaiknya Moeldoko mengundurkan diri sebagai ketua staf kepresidenan. Dan beri jabatan tersebut kepada sosok lain yang dirasa bisa fokus bekerja untuk presiden Jokowi.
