"Belakangan ini sejumlah warga saling melapor ke polisi dengan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Saya memerintahkan Kapolri lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu. Pasal-pasal yang multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati." Joko Widodo
"Semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak." Joko Widodo
Keresahan masyarakat tentang rusaknya diskursus publik karena tradisi saling melaporkan tampaknya mulai meresahkan Presiden Jokowi. Dalam beberapa tahun terakhir ini memang begitu banyak masyarakat yang saling dilaporkan karena perbedaan pendapat.Keras sedikit dibilang menghina. Padahal kritik memang harus keras biar jelas, berdampak, serta didengarkan para pemangku kepentingan.
Setidaknya ada beberapa faktor yang merangsang upaya saling melapor pada polisi karena perbedaan pendapat. Walaupun beberapa laporan saya benarkan seperti, melaporkan para pembuat hoax, para provokator, dan para penyebar ujaran kebencian. Masalahnya kadang, karena unsur politis kritik yang keras suka dipolitisir dan dianggap ujaran kebencian. Inilah yang merusak.
Berikut setidaknya beberapa faktor yang menstimulasi tradisi saling melapor di era Presiden Jokowi.
Pertama, kemajuan media sosial. Sekarang masyarakat dapat menyampaikan apa pun tanpa perantara jurnalis. Hal ini membuat diskursus publik menjadi ramai di internet. Kemajuan teknologi ini tidak dibarengi dengan kematangan dan kedewasaan masyarakat dalam menyampaikan dan mendengarkan pandangan yang berbeda darinya.
Kedua, perdebatan yang mendominasi media sosial saat ini masih berada di ranah Harfiah. Itu kenapa banyak pelaporan terjadi saat seseorang membuat statement yang terkesan tajam. Saat seseorang menggunakan atau memakai diksi yang cukup menusuk, biasanya mereka yang kemampuan nalarnya masih diranah harfiah akan mudah tersinggung. Perdebatan yang ada belum sampai pada level hakekat.
Ketiga, Karena kemalasan berpikir dan berargumen.Pelaporan Jerinx misalnya.Jerinx dilaporkan karena mengatakan bahwa WHO adalah kacung IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Dengan pernyataan ini sebenarnya Jerinx tidak layak dipenjara. Sebab yang dikritik adalah lembaga bukan pribadi dan pencemaran nama baik. Maka dalam kasus ini dan kasus lainnya yang serupa, tercermin kemalasan berpikir untuk berdebat secara intelek. Dan kemalasan itu dilakukan oleh orang-orang berpendidikan.
Keempat, namun tak selamanya pelaporan pada polisi adalah tindakan yang salah. Sebelum ditertibkan ada begitu banyak hoax yang dipelihara  oposisi untuk menyerang dan memfitnah pemerintahan yang sah untuk dapat menciptakan kericuhan yang tidak berdasar. Oleh sebab itu perlu diterbitkan dan ditindak Bagi siapapun yang coba menyebarkan informasi bohong.
Kelima, saat Ahok dipenjara karena ucapannya, hal itu merangsang orang lain untuk memenjarakan orang lain karena perkataannya.Tentu ini adalah preseden buruk yang menginspirasi banyak pihak untuk memanfaatkan kesilapan seseorang dalam berbicara sebagai upaya mempidana. Maka bisa kita lihat saat Ahok ditindak karena ucapannya menyusul banyak orang ke penjara karena perkataannya.
