Penangkapan menteri KKP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tampaknya tidak memuaskan beberapa pihak walaupun mereka tetap mengapresiasinya. Setidaknya itulah yang terlihat dari pernyataan dua politisi tanah air Fadli Zon dan Ferdinand Hutahaean.
Fadli Zon sendiri akhirnya buka suara Setelah lama dinanti komentarnya tentang penangkapan Edhy Prabowo yang adalah kader Gerindra. Melalui akun twitter-nya Fadli Zon mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh KPK dan langkah yang diambil oleh Edhy Prabowo untuk mundur dari Gerindra sekaligus mundur sebagai Menteri KKP.
Tapi Fadli Zon tidak berhenti sampai disitu saja, politisi Gerindra yang terkenal kritis kepada pemerintah ini turut meminta KPK menangkap Harun Masiku.
Harun Masiku sendiri merupakan buronan KPK sejak 17 Januari 2020. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Hingga kini, keberadaan eks calon legislatif dari PDIP itu belum diketahui.
Di sisi lain mantan kader partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menganggap ada kasus korupsi yang lebih besar dan pernyataannya ini ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Kasus yang dimaksud Ferdinand Hutahaean adalah anggaran yang sudah dikeluarkan untuk membayar penyelenggaraan balapan Formula E yang batal.
"Publik menuntut keterbukaan informasi tentang proyek gelap gulita E Formula Jakarta ini. Kepada siapa uang Fee Rp.560 Milliar itu ditransfer? Atas nama siapa dan di bank mana."(sumber:Twitter Ferdinand Hutahaean)
Sebelumnya memang direncanakan penyelenggaraan balapan Formula E di Jakarta namun harus tertunda karena adanya covid 19. Dan uang muka yang sudah disetorkan pun kini Jadi pertanyaan banyak pihak.
Lalu Bagaimana sikap Komisi Pemberantasan Korupsi menghadapi isu-isu yang diperhadapkan kepada mereka? Tentu kita berharap agar KPK terus maju pantang mundur. Dan poin-poin di bawah ini adalah yang kita harapkan agar KPK dapat maksimal menjalankan tugasnya:
Pertama, tentu kita mengharapkan Presiden Joko Widodo mendukung KPK secara moral. Karena dukungan moral presiden terhadap KPK Pasti sangat berpengaruh pada kepercayaan diri anggota KPK dalam memberantas korupsi. Jika kelak Jokowi ingin diingat sebagai presiden yang menaruh dasar yang baik untuk negara ini maka Jokowi bisa memulainya dari isu pemberantasan korupsi.
Bagaimanapun, sebuah program akan babak belur dan tidak bisa dirasakan oleh masyarakat jika terdapat korupsi didalamnya. Kalau seseorang mencuri yang dirugikan paling hanya si empunya barang. Tapi kalau seseorang korupsi yang menderita seluruh rakyat Indonesia atau minimal rakyat di suatu daerah.
Karena manusia tidak akan mengkorupsi dana yang kecil. Sebab tujuan korupsi sendiri adalah memperkaya diri. Maka untuk bisa jadi kaya, harus besar pulalah uang yang mereka rampok dari negara. Maka kita berharap Presiden Jokowi mau mendukung KPK secara moral lewat orasi-orasinya. Pasti Presiden Jokowi akan semakin dicintai rakyatnya.
Kedua, sangat menyejukkan melihat pemberitaan baru-baru ini dimana masyarakat memberikan karangan bunga untuk Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurrahman di Markas Kodam Jaya, Cililitan Jakarta Timur. Karangan bunga tersebut berisikan ucapan selamat kepada Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang telah memberikan instruksi untuk mencopot baliho Habib Rizieq Shihab.
Hal di atas adalah contoh kecil tapi dapat memberi dampak signifikan pada Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan contoh tersebut, maka tidak ada salahnya masyarakat terlibat aktif memberi dukungan terhadap KPK lewat hal-hal sederhana. Bisa lewat cuitan di Twitter serta hastag, pemberian karangan bunga, video, gambar, dan berbagai media lainnya.
Saya yakin saat KPK merasa didukung oleh rakyat, KPK akan semakin gigih dan merasa aman untuk menangkap para koruptor. Maka tidak hanya dukungan dari Presiden, dukungan dari masyarakat juga sangat dibutuhkan KPK.
Ketiga, dukungan dari partai politik dan anggota legislatif. Walaupun yang menjadi korban penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah kader partai politik yang duduk di berbagai instansi, harusnya partai politik dan anggota DPR atau DPRD tetap mendukung upaya KPK.
Bahkan harusnya partai politik berterima kasih karena KPK turut secara tidak langsung membersihkan partai politik dari orang-orang yang yang tidak jujur. Daripada ditangkap menjelang Pemilihan Umum, Bukankah semakin cepat ditangkap semakin baik dampaknya untuk partai politik.
Partai politik jadi punya banyak waktu untuk mengevaluasi partainya. Demikian juga partai politik jadi punya waktu untuk membangun sistem agar kadernya tidak terlibat korupsi. Misalnya dengan mewajibkan kadernya yang duduk di pemerintahan mengirim bukti transaksi di rekening mereka pada bendahara partai.
Ini adalah tiga elemen yang dapat mendorong Indonesia menjadi bersih. Di dalam ketiga elemen itu tentu terdapat banyak lagi profesi. Ada yang akademisi, pakar hukum, artis, hingga pengusaha.
Maka masukan daripada Fadli Zon serta Ferdinand Hutahaean juga tidak salah kalau kita melihatnya murni untuk pemberantasan korupsi. Maju terus KPK, Tuhan menyertaimu.
