Selangkah lagi karir Ahmad Bambang mantan Wadirut Pertamina akan kembali cemerlang. Berkat kepiawaian sang tuan besarnya Rini Soemarno yang saat ini menjabat Menteri BUMN, Abe panggilan akrab Ahmad Bambang di plot menjadi salah satu Deputi basah di kementerian BUMN yakni Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata yang saat ini dijabat oleh Edwin Hidayat Abdullah.
Namun untuk mendapatkan posisi deputi tersebut, Rini dengan cantiknya melakukan manuver memutar untuk menyiasati rencananya agar tidak terdeteksi. Melalui kementerian yang dipimpinnya, Rini melakukan proses seleksi untuk pimpinan madya yang akan merotasi atau menggeser beberapa figur deputi yang telah ada. Adapun posisi pimpinan madya yang akan digeser atau diganti adalah Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang saat ini dipegang oleh Pontas Tambunan.
Setelah melalui beberapa tahap proses seleksi, Ahmad Bambang atau Abe menjadi calon terkuat dari kedua pesaingnya yakni Silmy Karim dan Bernadus Didik Prasetyo, yang masuk dalam sidang Tim Penilai Akhir. Didalam proses tahap akhir ini Rini Soemarno dengan segala resources nya, terus mengoptimalkan kemampuannya melakukan pressing terhadap pihak-pihak yang berkompeten memilih para calon untuk mengamankan posisi bagi Ahmad Bambang.
Entah pihak mana yang telah dikondisikan oleh Rini Soemarno untuk menggolkan Ahmad Bambang sebagai Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan. Namun diindikasikan Rini tengah merangkul beberapa pihak di lingkar dalam Istana yang juga merupakan sosok kuat di Kejaksaan Agung dan Sekretariat Negara.
Alasan Rini Soemarno merangkul instansi kejaksaan agung dikarenakan adanya kasus yang menjerat Ahmad Bambang yang pernah menjabat dirut PT Pertamina Transkontinental (PT PTK) dalam dugaan korupsi pengadaan kapal anchor handling tug supply (AHTS) atau kapal untuk mendukung kegiatan lepas pantai pada Kapal Transko Andalas dan Kapal Transko Celebes tahun anggaran 2012-2014. Â Dalam kasus ini kerugian negara dirugikan sejumlah Rp 35,32 miliar. Dugaan korupsi itu bermula pada 2012, saat PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) melakukan pengadaan dua kapal AHTS senilai 28,4 juta dolar AS (masing-masing 14,2 juta dolar AS). Pengadaan dilakukan oleh PT VMS (Vries Marine Shiypyard) di Guangzhou, Tiongkok.
Kerja sama itu dituangkan dalam kontrak Nomor 015/C0000/2012-S1 tanggal 2 Februari 2012 antara PT PTK dan PT VMS. Pengadaan itu bertujuan untuk investasi PT PTK pada PT TEPI (Total EP Indonesia). ICW menemukan kejanggalan PT VMS yang baru berdiri beberapa bulan sebelum mendapatkan kontrak tersebut, sementara total dana yang dimiliki perusahaan tersebut hanya Rp1 miliar.
Selain kasus tersebut Ahmad Bambang juga pernah diperiksa terkait kasus pengadaan kapal mooring boat dan pilot passenger boat di PT PTK. Kasus pengadaan yang melibatkan rekanan PT Tri Ratna Diesel adalah pengadaan dan pembangunan galangan kapal di proyek Donggi Senoro LNG. Dimana penunjukan PT Tri Ratna ini diduga juga bermasalah. Dari dokumen Minutes of Meeting (MOM) Vessel Procurement Commitee PTK tertanggal 27 November 2013, proyek tersebut adalah pembangunan galangan kapal harbour tug, di mana peserta tendernya adalah Geumgang Shipbuilding Ltd, PT Batarnec, PT Drydocks World. Di mana pada akhirnya direksi PTK sepakat menunjuk Geumgang sebagai pelaksana pembangunan empat unit harbour tug 60ton bollard pull.
Kemudian, pembangunan galangan small marine vessels di Donggi Senoro LNG. Peserta tendernya PT Tesco Indomaritim dan PT Tri Ratna Diesel Indonesia. Akhirnya tender dimenangkan oleh Tri Ratna.
Dari kasus-kasus inilah Rini Soemarno mencoba menutupi aib Ahmad Bambang dengan merangkul pihak-pihak di Kejaksaan Agung. Sehingga dengan demikian Ahmad Bambang diharapkan bisa memuluskan langkah Ahmad Bambang menjadi deputi di kementeriannya.Â
Di sisi lainnya Rini juga telah melakukan pendekatan terhadap oknum di Sekretariat Negara, beberapa kali Rini ditengarai melakukan pertemuan yang cukup intens dengan oknum tersebut agar Ahmad Bambang bisa segera diputuskan menjadi Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kementerian BUMN dalam sidang Tim Penilai Akhir. Entah janji apa yang Rini tawarkan kepada oknum Setneg tersebut demi memuluskan Ahmad Bambang, namun dengan kepiawaiannya, hal tersebut tidaklah sulit dilakukan bagi orang sekaliber Rini Soemarno.
Dengan mengunci titik-titik strategis ini, maka selangkah lagi Ahmad Bambang akan menjadi Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan menggantikan Pontas Tambunan. Posisi deputi tersebut merupakan target antara Rini Soemarno saja, sebab setelah Ahmad Bambang menjabat posisi deputi tersebut maka langkah berikutnya adalah menggeser posisi Edwin Hidayat Abdullah yang saat ini menjabat Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata. Posisi deputi inilah yang menjadi target utama Rini Soemarno untuk Ahmad Bambang. Karena pergeseran atau rotasi pimpinan tinggi madya disebuah kementerian merupakan wewenang dari menteri terkait. Dengan begitu, Rini akan lebih leluasa dan tidak perlu kerja ekstra keras lagi. Semuanya sudah ada dibawah wewenangnya saja, dan cukup laporan saja ke presiden.
