Mohon tunggu...
Sosbud

Kampung Nelayan Juga Perlu Direncanakan

7 November 2017   11:00 Diperbarui: 7 November 2017   11:18 1063
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan beribu pulau dikuasainya. Tidaklah mudah mengelola sebuah negara dengan jumlah pulau yang sangat banyak, sehingga diperlukan juga kajian tentang laut, pesisir, serta pulau-pulau kecil guna menjaga keberlangsungan ekosistemnya.

Dalam perencanaan suatu wilayah termasuk pesisir, sangatlah penting untuk mengikutsertakan peran masyarakat di dalamnya. Tujuannya adalah supaya perencanaan yang dilakukan tidaklah menyimpang dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Di dalam perencanaan pesisir, terdapat klasifikasi masyarakat, yaitu masyarakat adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional. Peran masyarakat ini penting guna menjaga keberlangsungan ekosistem seperti yang dilakukan oleh masyarakat lokal di Ujung Kulon yang telah mendirikan sebuah prakarsa kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir atau Coastal Resource Management and Protection (CRMP).

Keberlanjutan ekosistem di pesisir sangatlah penting karena jika ekosistem terjaga, maka kegiatan yang bergantung dengan sumber daya di ekosistem pesisir dapat terus berlanjut. Secara umum, masyarakat di pesisir bermatapencaharian sebagai nelayan. Dalam kegiatan sehari-harinya tidaklah jauh dari kegiatan perdagangan hasil laut. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menyediakan fasilitas pasar ikan, tempat pelelangan ikan, serta coolstorage terutama untuk wilayah pesisir yang memiliki hasil laut yang melimpah. Selain pembangunan infrastruktur di bidang perdagangan, penyediaan infrastruktur permukiman nelayan jugalah harus menjadi fokusan pembangunan wilayah pesisir.

Salah satu program unggulan Pemerintah RI periode 2015-2019 adalah Program Penataan Kampung Nelayan yang bertujuan untuk mengembangkan permukiman pesisir berbasis perikanan di berbagai lokasi di Indonesia. Terdapat 11 lokasi yang menjadi prioritas program ini namun, menurut Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman, Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi tahun 2016, lokasi yang ditetapkan untuk program ini adalah Tegal, Pontianak, Bengkulu, dan Jepara. Secara umum, kampung nelayan saat ini memiliki kondisi yang kurang baik, terkesan kumuh dan rentan terhadap kondisi alam serta masyarakatnya memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Selain itu, potensi yang ada di kawasan sekitarnya belum dimanfaatkan dengan optimal.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman, Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi tahun 2016 terhadap tokoh kunci di 4 lokasi penelitian tersebut, diketahui bahwa permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan penyediaan air bersih, masalah sanitasi, sistem pengelolaan sampah dan limbah yang buruk, banjir rob, serta abrasi. Sehingga kesesuaian perencanaan yang perlu adalah desain kampung nelayan yang harus sesuai dengan daya dukung lingkungan yang juga meliputi lahan, air bersih, dan kerentanan. Selain itu, juga terdapat beberapa kebutuhan yang perlu dirancang untuk memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakat, kebutuhan spasial, mobilisasi dan aktivitas penduduk serta peningkatan livelihood.

Kampung Nelayan di Bengkulu | infomaritim.com
Kampung Nelayan di Bengkulu | infomaritim.com
Dalam proses perencanaan, pasti mengacu pada peraturan dan kebijakan pemerintah yang ada begitu juga dengan perencanaan kampung nelayan yang harus mengacu pada peraturan dan kebijakan pemerintah tentang pengelolaan kawasan pesisir dan kawasan pelabuhan perikanan dan barang, serta pengaturan lainnya yang berkaitan. Hal ini dimaksudkan supaya perencanaan yang dilakukan tidaklah menyimpang dari sebagaimana mestinya. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Kawasan Pesisir dan Perpres No. 51 Tahun 2016 tentang Pengaturan Sempadan  Pantai telah menetapkan bahwa pemanfaatan wilayah pesisir haruslah memperhatikan kelestarian ekosistem pesisir, kehidupan masyarakat pesisir dari ancaman bencana alam, alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai dan alokasi ruang yang digunakan untuk sempadan pantai.

Dalam perencanaan penyediaan infrastruktur di wilayah pesisir, yang perlu diperhatikan adalah dampak dari pembangunannya terhadap wilayah daratannya serta terhadap wilayah lautnya. Sehingga dalam penyediaan infrastruktur di wilayah pesisir perlu adanya kajian terhadap kondisi eksisting di ekosistem daratnya dan juga kondisi eksisting di ekosistem lautnya. Dengan begitu maka akan tercipta pembangunan infrastruktur yang seimbang dalam menjaga ekosistem darat dan laut.

Sumber:

https://www.wwf.or.id/program/wilayah_kerja_kami/jawa___sumatera/ujungkulon/buildreef/pemberdayaanmasyarakatpesisir/ (diakses pada 6 November 2017)

http://litbang.pu.go.id/litbang/product/penataan-dan-pengembangan-kampung-nelayan-berbasis-penyediaan-infrastruktur-permukiman-mendukung-penghidupan-berkelanjutan

(diakses pada 7 November 2017)

Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun