Lembaga Kepresidenan Indonesia: Antara Kekuasaan dan Pembatasan Konstitusional

Pendahuluan

Tulisan ini merupakan bagian dari rangkaian kajian kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui pendekatan hukum tata negara, seri ini bertujuan mengulas secara mendalam struktur, fungsi, dan dinamika kekuasaan lembaga-lembaga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fokus pada lembaga Kepresidenan dalam artikel ini menjadi titik awal untuk memahami konfigurasi kekuasaan eksekutif, sebelum melangkah ke lembaga-lembaga lainnya seperti DPR, DPD, MPR, Mahkamah Konstitusi, dan lainnya dalam seri berikutnya.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden bukan sekadar kepala pemerintahan yang menjalankan fungsi administratif, tetapi juga kepala negara yang merepresentasikan kedaulatan nasional. Keberadaan lembaga Kepresidenan menempati posisi vital dalam konfigurasi kekuasaan negara, yang sekaligus menjadi titik temu antara mandat rakyat, dinamika politik, dan supremasi konstitusi.

Baca juga: Parlemen Indonesia: Dari Volksraad Kolonial ke Sistem Bikameral Demokratis

Namun demikian, perjalanan lembaga ini tidak selalu linear. Dari era Sukarno yang karismatik, kekuasaan terpusat di bawah Soeharto, hingga pluralisme politik pasca reformasi, lembaga Kepresidenan terus mengalami penyesuaian peran dalam merespons tuntutan demokrasi. Oleh karena itu, memahami lembaga ini secara konstitusional dan historis merupakan keniscayaan bagi siapa pun yang mencermati hukum tata negara Indonesia.

 Kedudukan Lembaga  Kepresidenan dalam Konstitusi

Secara formal, UUD 1945 menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Pasal 4 ayat (1) menyebut:

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."

Baca juga: Hukum yang Menjajah: Jejak Politik Hukum Kolonial Belanda dan Jepang di Indonesia

Ketentuan ini mengafirmasi bahwa Indonesia menganut sistem presidensial, dengan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat [1]) dan menjabat selama lima tahun serta dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7).

Baca juga: Jejak Pemikiran Bung Hatta: Dari Demokrasi hingga Ekonomi Kerakyatan

Kepala negara dan kepala pemerintahan bersemayam dalam satu figur, tidak terpisah seperti dalam sistem parlementer. Presiden menjadi pengendali utama administrasi negara sekaligus representasi tertinggi bangsa di dunia internasional.

Kewenangan Presiden: Luas tapi Terbatas