Oleh : Muhammad Sultan Hasan Saputra
"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat" seperti itulah bunyi dari Pasal 28E ayat 3 di dalam UUD 1945. Maka berdasarkan landasan hukum tersebut, setiap warga negara dibebaskan untuk berhimpun sesuai dengan individu-individu yang memiliki landasan ideologi yang sama. Partai politik adalah salah satu sarana untuk menghimpun individu-individu dengan pemikiran, pergerakan, serta visi dan misi yang sama, contohnya adalah seperti partai Islam. Partai Islam di Indonesia memiliki rangkaian perjalanan historis yang cukup panjang dengan berbagai polemik. Kita mungkin sudah mengenal kiprah partai politik nasional pada masa awal kemerdekaan seperti Masyumi, Partai NU, dan PSII. Namun bagaimanakah kiprah partai kedaerahan pada masa-masa awal kemerdekaan?
Partai SERMI adalah salah satu partai kedaerehaan yang dibentuk di Kalimantan Selatan. SERMI adalah anagram dari Serikat Muslimin Indonesia. SERMI sendiri resmi berdiri pada tanggal 8 Desember 1946, yang diprakarsai oleh berbagai tokoh ulama seperti H. Abdul Rahman Siddik, Khatib Syarbaini Yasir, dan Abubakar Hz. KH Hasan Basri yang nantinya akan menjadi ketua MUI juga menjadi anggota partai ini. Partai SERMI sendiri mendapat dukungan dari mayoritas umat Islam Kalimantan Selatan dari berbagai tokoh ulama dan ormas, terutama di kalangan tradisionalis seperti Musyawaratut Thalibin.
Latar belakang berdirinya SERMI adalah sebagai usaha untuk melawan hegemoni militer belanda (NICA) yang masih mencengkram kedaulatan negara republik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pada saat itu, salah satu partai berasas kebangsaan lokal yakni Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) yang berdiri di Banjarmasin 19 Januari 1946 ingin menggalang kekuatan dari berbagai elemen masyarakat di Kalimantan Selatan, termasuk kalangan umat Islam dan Ulama. Gayung bersambut ajakan dari partai SKI disambut hangat oleh para ulama dan tokoh Islam dan berdirilah SERMI sebagai salah satu wadah perjuangan umat Islam.
SERMI dengan perjuangannya bersama SKI berusaha agar wilayah Kalimantan Selatan bisa menjadi salah satu bagian dari NKRI secara utuh tanpa ada istilah negara boneka dari Belanda. Pergerakan SKI dan SERMI tentunya mendapatkan pengawasan ketat dari pihak Belanda. Hal ini dapat dilihat dari ditangkapnya beberapa tokoh politik menjelang Kongres Umat Islam Kalimantan yang akan dilaksanakan pada 15 Juni 1947 di Amuntai seperti Danil Bangsawan, Zafry Zamzam, dan H. Rusli. Pada saat Kongres pun umat Islam dibungkam, tidak boleh berbicara politik apalagi mengkritik Belanda. Pengamanan begitu ketat sehingga setiap peserta kongres digeledah dan selalu diawasi.
Siasat belanda untuk menghentikan pengaruh SERMI tidak hanya sampai disitu, Belanda dengan siasat politik divide et empera mengirimkan orientalis ahli agama Islam bernama Van der Plas untuk memecah belah SERMI dari dalam. Tusukan perpecahan pun berhasil menuju jantung pergerakan partai sampai-sampai ketua SERMI berhasil dibujuk keluar dari SERMI dan mendirikan partai Islam tandingan yaitu Serikat Rakyat Islam pada 2 Juli 1947. Tujuan sebenarnya dari partai ini tak lain adalah untuk memuluskan rencana Belanda mendirikan Negara Kalimantan Raya dan memecah belah persatuan Negara Indonesia.
Perjuangan SERMI masih berlanjut, bergandeng tangan dengan SKI mereka mencoba melakukan siasat agar Kalimantan Selatan tetap bertahan menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia. Mereka disebut juga sebagai kaum republiken. Sementara partai-partai lain seperti partai ber-platform etnis dan suku setempat sudah dipengaruhi oleh Belanda, SKI dan SERMI terus bergerilya mengkampanyekan partai mereka agar mendapat pengaruh besar di Dewan Banjar bentukan Belanda yaitu badan pemerintahan sementara Negara Kalimantan belum berdiri. Kaum republiken berhasil mendapat kursi mayoritas sebesar 60%, namun Belanda dengan berbagai siasat mencurangi hasil tersebut dan memenjarakan tokoh-tokoh republiken.
Namun penderitaan itu akhirnya selesai, setelah adanya peristiwa Konferensi Meja Bundar, Belanda terpaksa mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia. Wilayah-wilayah di Kalimantan berangsur-angsur kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Tokoh-tokoh yang ditangkap sebagai tahanan politik pun dibebaskan. Pada akhirnya, partai SERMI memilih meleburkan diri ke dalam Partai Masyumi mengikuti ormas Islam lainnya di berbagai wilayah Nusantara.
(Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat, Kepala Departemen Keagamaan Badan Eksekutif Mahasiswa ULM, anggota Lembaga Dakwah Kampus Unit Kerohanian Mahasiswa Muslim (UKMM) ULM.)
Referensi :
1. __________. Sejarah Daerah Kalimantan Selatan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Asyari, Suwaidi. (2009). Nalar Politik NU dan Muhammadiyah: Over Crossing Java Sentris. Yogyakarta: Penerbit LkiS
3. Bemmelen, Sita van, Remco Raben. (2011). Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITVL.
4. Gaus AF, Ahmad. (2009). Sang Pelintas Batas Biografi Djohan Effendi. Jakarta: ICRP.
5. IKAPI. (1977). Ensiklopedia Umum. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
6. Mardjoned, Ramlan. (1990). K.H. Hasan Basri: Fungsi Ulama dan Peranan Masjid. Jakarta: Media Da'wah.
