Siapapun yang bertujuan menghemat devisa atau mendatangkan devisa adalah pahlawan bangsa Indonesia. Kementerian Perdagangan sebagai front liner menuju target visi Presiden Joko Widodo menuju Indonesia Maju (Surplus = Mandiri = Maju = Kesejahteraan Rakyat Meningkat).
Sudah harus mempunyai cara atau prosedur yang dilakukan menuju gol kesana. Persamaan persepsi dengan aparat hukum (Kejaksaan Dan Kepolisian), kementrian luar negeri (Duta Besar), kementerian keuangan (Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai). Sudah harus dilakukan secepat mungkin agar kebocoran atau pemborosan devisa bisa diminimalisir
Departemen Perdagangan juga harus mengeluarkan peraturan menteri agar produk luar yang masuk ke Indonesia mengikuti aturan tuan rumah, jangan malah aturan mereka yang kita harus ikuti. Aparat hukum, auditor (BPK dan BPKP), dirjen bea cukai dan dirjen pajak jangan malah bertindak yang tanpa disadari akan merugikan negara dan membiarkan monopoli produk luar yang akan menggerogoti devisa negara.
Anak kita jika memiliki kekurangan ataupun sifat jelek tetaplah anak kita dan dengan sabar harus kita tuntun agar mereka maju dan sukses. Begitu juga dengan perusahaan atau enterpreuner dalam negeri harus kita tuntun atau didik agar mereka maju dan bisa sukses bersaing dengan luar negeri.
Jadi pemerintah sebagai orang tua seharusnya mempunyai prinsip mendukung baik dalam hukum maupun kemajuan. Prioritaskan pemerintahan, BUMN dan BUMD untuk memakai produk atau hasil karya anak bangsa. Jangan malah sebaliknya perusahaan atau inovasi dalam negeri malah menjadi anak tiri.
Menuju Indonesia Surplus
