Penanganan Pandemi Covid-19 di DIY dengan risiko bencana multi-hazard seperti erupsi Merapi dan gempa bumi serta ancaman bahaya hidrometreologi harus ditanggulangi dengan Manajemen Krisis yang handal dalam sistem komando efektif, jelas, sistemik serta terukur.
Organisasi Penanganan Covid-19 di DIY sudah terbentuk sejak awal pandemi, hanya saja sense of crisis-nya dan self-efficacy organisasi penanganan covid-19 tersebut masih lemah. Seiring dinamika penanganan covid-19, sejak April 2020 lalu setiap bulan sudah banyak rekomendasi strategis datang dari berbagai kalangan di DIY tentang penanganan Covid-19 yang lebih baik, namun sayang dengan minimum follow up.
Tulisan tentang rekomendasi strategis terkait penanganan covid-19, nampaknya juga tidak ada tindak lanjut memadai. Berikut ini Highlights Catatan Kecil saya, "Menghadapi Puncak Gelombang-1 Covid-19 di DIY" :
a) kasus Covid-19 DIY yang menunjukkan gejala menuju puncak gelombang pertama dengan ditandai trend peningkatan jumlah kasus Covid-19 secara tajam belum menunjukkan gejala mereda
b) telah terjadi secara lengkap import case, local transmission, community transmission dengan berbagai "cluster case" seperti family cluster, community cluster, office cluster.
d) akumulasi kasus covid-19 telah mendekati ambang kapasitas sistem kesehatan daerah.
c) case fatality rate yang tinggi baik pasien maupun nakes, cenderung semakin buruk
d) momen Pilkada 9 Des 2020 dan liburan akhir tahun kemarin diperkirakan meningkatkan lonjakan kasus covid-19 dengan potensi munculnya "super spreaders" yang sampai sekarang rantai kasusnya masih berlangsung.
e) dinamika penanganan persoalan covid-19 dalam konteks kesehatan harus tetap harmoni dengan dinamika konteks sosial, ekonomi, dan politik
f) "Smart Containment" secara berjenjang dan terukur perlu segera diterapkan
g) sistem tracing perlu ditindak lanjuti dengan analisa yang segera terhubung dan terintegrasi dengan langkah strategis sesuai kaidah epidemiologi.
h) perlu akselerasi dan terobosan penguatan "support system" di semua lini seperti Sistem Manajemen Nakes, Sistem Dukungan Volunteer, Sistem Dekontaminasi, dst.
i) belum tersedia Contingency Planning dengan pendekatan "worst case scenario" dan mempertimbangkan aspek "multi-hazard" secara memadai
Memperhatikan hal tersebut di atas, maka ada beberapa rekomendasi strategis di bawah ini :
1. Optimalisasi jaringan diaspora Yogya.
Diaspora Yogya untuk "breakthrough strategy"
Relasi aktor DIY dengan akses aktor Nasional perlu segera dikonsolidasi dan dioptimalkan.
2. Butuh Breakthrough Strategy
Prioritas Terobosan Kebijakan untuk beberapa hal penting :
1. Percepatan dan penguatan Testing, Tracing, Treatment (3T) C-19
2. Percepatan pemulihan Ekonomi Nasional.
3. Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan lebih tegas
4. Cek dan Kendalikan lalu lintas masyarakat di daerah perbatasan baik melalui darat, laut, dan udara.
5. Perlu terobosan dalam hal penegakkan protokol dan penegakkan hukum terkait pengendalian Covid-19
Alternatif skenario strategi :
1. De-bottlenecking
2. Segera menyusun Breakthrough Strategy
3. Perencanaan Aksi dengan basis dampak
4. Menghadapi pandemi Covid-19 bukan dengan pendekatan *"business as usual"*
5. Penempatan Personil dengan Strong Leadership
6. Civil Society Engagement / Participation perlu segera dikuatkan
Kita perlu sangat mempertimbangkan faktor kepemimpinan tangkas ( agile leadership ) yang kuat dan efektif. Dalam hal kepemimpinan, unsur TNI & POLRI sudah terbukti dalam efektifitas dan ketangkasan memimpin. Pemda DIY perlu menunjuk unsur Forkompimda dari unsur POLDA atau KOREM, atau jika memungkinkan Karumkit RS Pusat Angkatan Udara sebagai ketua harian satgas Covid-19 DIY.
Rekomendasi tersebut butuh untuk diperdalam detail bagaimana pelaksanaannya, dan dibutuhkan "know how".
Perubahan mindset aparatur perlu dilakukan sebelum bicara aspek "know how".
Kita tidak bisa bekerja dengan personil yang budaya kerjanya tidak agile. Birokrasi dengan pendekatan Business As Usual harus dirombak.
Gambaran alur posisi mindset dalam pembentukan aksi yang efektif.
Fakta -----> Change Mindset -----> Policy -----> SOP / Protocol -----> Action
Change Mindset butuh Proses & takes time
Intervensi untuk memperpendek proses & mempercepat waktu sangat membutuhkan Agile Leadership .
Ironisnya apa yang terjadi dalam penanganan Covid-19 di DIY, sebagian besar didominasi perencanaan yang diamanatkan Pemerintah Pusat dan minim inovasi daerah yang administratively accountable, socially responsible, dan environmentally sustainable.
Semua OPD teknis sibuk distribusi dan implementasi item kegiatan serta membuat SOP tanpa pemahaman memadai secara konseptual mengenai penanganan Covid-19.
Para oknum birokrasi yang sering takut salah, membuat situasi hubungan antar personil yang kaku dan saling takut, serta takut berubah / berinovasi, akhirnya menjadi takut bergerak.
Muncullah satu kondisi risiko paralisis birokrasi kompleks.
Paralisis Birokrasi
Paralisis birokrasi adalah kondisi lumpuhnya birokrasi karena gangguan yang menghambat peran dalam pengaturan seluruh atau sebagian aksi.
Paralisis birokrasi bisa berdampak besar pada kehidupan masyarakat karena bisa membuat disabilitas dalam aspek kehidupan sehari-hari.
Kita tentu sangat berharap untuk tidak terjadi kelumpuhan birokrasi, apalagi saat menghadai darurat pandemi covid-19. Penanganan covid-19 di DIY butuh evaluasi secara menyeluruh. (TA)
