Pada Januari 2014 telah diberlakukan adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai pengganti dari Askes sebelumnya atau Jamsostek. Saat ini sistem JKN masih terus disempurnakan, pemerintah Indonesia dan pemerintah juga telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengatur perubahan pelayanan kesehatan yang berjenjang mulai dari pelayanan kesehatan primer seperti puskesmas hingga pelayanan kesehatan rujukan seperti rumah sakit.
Salah satu goals dari BPJS yaitu pada tahun 2019 semua penduduk Indonesia sudah terdaftar menjadi peserta BPJS. Pada saat ini, yaitu tahun 2018 diperkirakan sudah 70% penduduk Indonesia menjadi peserta BPJS. Diperkirakan BPJS bisa mencapai target tersebut pada tahun 2019.
Di beberapa daerah masih ada penduduk yang belum mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS, ada beberapa alasan yang menjadi kendala untuk mendaftarkan diri mereka ke BPJS. Pertama, bagi masyarakat memiliki penghasilan tetapi tidak mampu membayar premi keluarganya, bagi kalangan masyarakat yang menengah kebawah mereka bisa menghasilkan uang sendiri tetapi untuk membayar premi mereka tidak mampu, dilihat dari besarnya premi untuk kelas III sebesar 25.500 jika satu keluarga berjumlah 4 orang maka total yang harus dibayarkan oleh kepala keluarga sebesar 102.000.
Jika ia hanya berpenghasilan pas-pas an mereka akan lebih memilih untuk kebutuhan lain dibandingkan harus membayar premi BPJS. Disamping itu kita ketahui bahwa terdapat bantuan dari pemerintah untuk peserta BPJS yang tidak mampu atau disebut sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Kartu PBI diberikan oleh dinas sosial daerah setempat kepada warga di daerah tersebut khusus untuk warga miskin atau warga kurang mampu, kartu BPJS PBI akan didistribusikan secara langsung oleh dinas sosial, warga sekitar sebenarnya bisa menunggu, tapi sayangnya pendistribusian kartu BPJS masih tidak merata, sehingga masih banyak warga yang tergolong kurang mampu belum memiliki kartu BPJS PBI sampai saat ini.
Kedua, kurang sadarnya mengenai kewajiban memiliki asuransi kesehatan BPJS. Terdapat salah satu contoh dari cerita dosen saya, ia pernah bertemu dengan seseorang pengusaha pertanian, sebut saja bapak A, ia termasuk golongan mampu untuk membayar premi bahkan untuk premi kelas I bisa dibilang ia mampu membayar.
Ternyata bapak A tidak mendaftarkan dirinya dan keluarga di BPJS kesehatan karena menurutnya ia dan keluarganya selama ini sehat-sehat saja kalaupun sakit, sakitnya tidak terlalu parah.
Dan alasan lain adalah tidak adanya fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdekat, jika ada itupun jauh dari tempat tinggal keluarga Bapak A. Mengapa tingkat pertama? karena BPJS akan memberikan klaim jika kita mengunjungi faskes pertama terlebih dahulu baru ke tingkat rujukan yaitu rumah sakit. Alasan itulah yang membuat Bapak A belum ingin mendaftarkan dirinya dan keluarga di BPJS.
Alasan ketiga ini hanya pendapat penulis. Menurut saya beberapa masyarakat Indonesia masih belum sadar akan kewajiban memiliki asuransi kesehatan, belum adanya rasa "need" terhadap asuransi kesehatan. Â Karena typical masayarakat Indonesia yang "jika sudah merasakan akibatnya baru kapok".
Dari ketiga alasan diatas, Penulis ingin memberikan saran agar goals BPJS dapat terlaksana. Pertama, permudahlah bagi masyarakat untuk mendaftar BPJS bisa melalu bank, koperasi, atau kepala desa setempat. Kedua, benahi sistem pendistribusian kartu PBI untuk warga yang miskin dan tidak mampu, agar warga yang tidak mampu bisa segera terdaftar di BPJS.
Ketiga, Perbanyak faskes di setiap daerah agar masyarakat dapat menjangkau faskes. Dan yang terakhir, berikan himbauan lagi kepada masyarakat mengenai kewajiban mendaftar peserta BPJS. Saya harap dari saran diatas BPJS dapat mencapai goals mereka pada tahun 2019 serta dapat menjamin biaya kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.
