Dukung Subsidi Smartphone dan Internet Gratis untuk Pelajar

Salah satu keluhan utama orang tua terkait kegiatan belajar-mengajar daring adalah ketiadaan smartphone dan mahalnya biaya internet untuk kebutuhan belajar anak.

Persoalan ini bukan monopoli rakyat kurang mampu. Beberapa hari lalu, seorang kerabat mengeluh, anaknya sudah 3 hari tidak mengikuti pengajaran sekolah karena ibu mereka dinas ke luar kota dan terpaksa harus membawa handphone bersamanya. Meski suami--istri bekerja, tetap saja kesulitan jika harus membelikan smarphone bagi 3 anak usia sekolah masing-masing sebuah.

Beberapa hari sebelumnya, salah seorang tetangga mengeluhkan biaya pulsa telepon yang membengkak semenjak sekolah daring diberlakukan.

Tentu saja jawaban terhadap persoalan ini bukan dengan lekas-lekas memberlakukan kembali kegiatan belajar-mengajar normal di sekolah. Itu sama saja mengirim anak ke rumah jagal.

Tetapi persoalan ini juga tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tanpa jalan keluar, bisa saja orang tua terpaksa mengorbankan pendidikan anak. Ya kalau sama sekali tidak ada uang membeli smartphone dan membiayai pulsa, mau bagaimana lagi?

Minggu (26/7), Kompas.com memberitakan lontaran usulan menarik dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ada dua poin usulan. Pertama, pemerintah mensubsidi 50% biaya pembelian smartphone. Kedua, pemerintah mengembangkan internet khusus pelajar yang menggratiskan akses aplikasi pendidikan.[1]

Saya kira usulan Pak Sufmi Dasco Ahmad patut dipertimbangkan pemerintah. Mungkin wujudnya tidak persis seperti yang Dasco usulkan tetapi hakekatnya membantu orang tua membeli perangkat belajar daring dan mengakses aplikasi pendidikan.

Akan lebih baik bantuan pembelian smartphone bukan transfer dana subsidi 50% harga handphone melainkan dengan mendorong produsen handphone memproduksi perangkat -- lebih baik jika tablet sehingga lebih nyaman sebagai perangkat belajar anak -- standar khusus pembelajaran daring. Pemerintah membeli perangkat tersebut dan mendistribusikannya melalui sekolah kepada seluruh pelajar di daerah-daerah yang terjangkau sinyal internet.

Boleh-boleh saja, seperti usulan Dasco, orang tua mencicil separuh harga perangkat tersebut. Jika kerjasama produksi perangkat tersebut dilakukan melalui pelelangan, saya kira pemerintah bisa mendapat harga optimal (harga termurah untuk kapasitas terbaik), yang bisa saja cuma Rp500ribu per unit. Toh, fitur perangkat yang diutamakan adalah yang terkait kebutuhan belajar jarak jauh, seperti kamera depan dan ruang penyimpanan materi pelajaran.

Selain meringankan beban rakyat dan menjamin akses anak terhadap pendidikan selama pandemik, program ini juga bermanfaat menyangga perekonomian sebab menghidupkan pabrik-pabrik handphone dan komponennya.

Saya membaca artikel sebuah blog khusus ulasan handphone yang menceritakan ada 15 merek handphone yang memiliki pabrik di Indonesia. Sekitar 30% di antaranya merupakan merek dalam negeri, sementara sisanya yang merupakan merek impor dirakit di Indonesia dan memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yaitu sebesar 30% komponen dalam negeri.[2]

Jadi bukan saja menjaga keberlangsungan pekerjaan buruh-buruh pabrik pembuatan dan pabrik perakinan handphone, belanja pemerintah juga menghidupkan industri backward linkage smartphone yang memproduksi 30% komponen handphone.

Sementara untuk subsidi biaya internet, saya setuju poin Pak Dasco, bahwa sebaiknya tidak dalam bentuan transfer dana melainkan pengembangan internet khusus pelajar dan ID gratis untuk mengakses aplikasi pembelajaran.

Lalu bagaimana dengan daerah-daerah pelosok yang tidak terjangkau internet?

Kita tahu masih banyak daerah di pedalaman yang tidak memiliki akses internet. Sangat baik jika pemerintah mempercepat perluasan infrastruktur telekomunikasi ke sana. Tetapi kita tahu hal ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Karena itu di kawasan pedesaan yang tidak terjangkau internet, Kementerian Pendidikan sebaiknya membolehkan pembelajaran tatap muka daring, terutama di desa-desa yang jumlah kasus Covid-19 cuma 2-3 kasus. Tentu saja penerapan protokol cegah penularan harus secara ketat.

Saya kira jika kegiatan belajar mengajar tatap muka daring dilakukan dalam koridor protokol Covid-19, risiko penularan virus corona kepada murid dan siswa di desa-desa terpencil tidak besar sebab mobilitas warga desa-desa terpencil umumnya terbatas.

Nah, sekarang bola ada di tangan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Menteri Perindustrian, Menko Ekonomi, dan tentu saja Presiden Joko Widodo. Apakah usulan bernas Wakil Ketua DPR bisa direspon cepat atau butuh waktu 2-3 bulan lagi hanya untuk pikir-pikir?***

Baca juga:

["Gibran Anak Jokowi Cuma Korban Parpol"]