Elit Gerindra di Balik Kisruh Ekspor Benih Lobster, Apa Kata Prabowo?

Saya belum akan panjang menulis soal  pro-kontra kebijakan ini. Kita akan mengulasnya dalam artikel lain agar ada kesempatan memberi timbangan yang adil, mempelajari lebih banyak argumentasi Menteri Gerindra, Edhy Prabowo.

Tetapi saya sedikit tergelitik. Orang-orang Gerindra, seperti Fadli Zon, kerab ikut bermain-main dengan istilah #Anj*ngPeking dan #AntekPKC. Istilah ini dipopulerkan sebagai tagar twitter oleh bekas PNS Said Didu, digunakan untuk mempertebal narasi tudingan kepada pemerintahan Joko Widodo sebagai pengabdi kepentingan China, negara yang diperintah Partai Komunis.

Yang lucu, dengan kebijakan menguntungkan Vietnam, apakah Gerindra kini jadi #AntekHanoi?

Ingat lho, Vietnam itu lebih komunis dibandingkan China. Partai Komunis Tiongkok sudah lama meninggalkan ajaran Mao Tse Tung. Sementara Partai Komunis Vietnam, penguasa negeri itu, hingga kini masih menjadikan Marxist Leninis ajaran Ho Chi Minh sebagai haluan resmi Komunisme di sana.

Jadi jika Jokowi dan PDIP dituding sekutu dekat PK China, apakah Gerindra kaki tangan PK Vietnam? Apa kiranya kata PKS ya?

Makanya Tong, banyak baca dulu sebelum bikin narasi. Itu perpustakaan jangan cuma jadi objek pamer di Instagram.

Tetapi sudahlah. Kita loncat saja ke hal kedua. Elit mukpentip.

Menurut pemberitaan Tempo, hingga saat ini, Kementerian KKP sudah memberi izin ekspor benih lobster kepada 30 perusahaan berbentuk PT, CV, dan UD. Rupanya perusahaan-perusahaan itu bergerak cepat, sekalipun mereka diberikan syarat 'ketat' harus terlebih dahulu membangun fasilitas pembudidayaan lobster.

Pada 12 Juni, 14 koli benih bening lobster (Puerelus) terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Hanoi. Eksportirnya tercatat sebagai PT ASSR dan PT TAM. Ekspor itu ditenggarai tidak masuk pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak

KKP mengklarifikasi dugaan ini, menyatakan PNBP sudah clear karena perusahaan menggunakan Bank Garansi. [2] Meski demikian, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) tetap menyerukan kepada KPK untuk menghentikan sementara kebijakan tersebut. Tujuannya memberikan kesempatan KPK menyelidiki dugaan korupsi dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki dugaan praktik bisnis tak sehat.[3]

Dugaan korupsi dan pelanggaran prinsip persaingan usaha yang fair dalam kebijakan liberalisasi ekspor lobster sangat beralasan.