Mohon tunggu...
Om Gege
Om Gege Mohon Tunggu... Coffee4Soul.club

Petani separuh hati, kuli tempo-tempo, penulis recehan, provokator kambuhan, revolusioner musiman

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Koordinasi Antar Pemerintah, Kematian Bayi dalam Kandungan, dan New Normal

27 Mei 2020   13:09 Diperbarui: 27 Mei 2020   14:22 157 17 3 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Koordinasi Antar Pemerintah, Kematian Bayi dalam Kandungan, dan New Normal
Sebaran Covid 19 di Indonesia [Kompas.com]

Siapapun pernah keliru. Tetapi tidak semua orang menyadari kesalahan. Sebagian orang baru insaf setelah ditampar keras dampak kesalahannya. Juga ... tidak semua orang segera mengambil tindakan berbenah diri.

Hari Minggu kemarin seorang bayi meninggal dalam kandungan ibunya gara-gara tertahan aksi boikot Jalan Negara Trans-Flores oleh kepala desa dan warganya. Kades membalas perlakuan diskriminatif yang ia dan warganya peroleh di portal kabupaten tetangga. Peristiwa itu bisa dibaca di dalam artikel "Bayi Meninggal Karena Pemdes Balas Tutup Jalan, Akar Problem di Pemerintah Pusat"

Kematian bayi di hari seharusnya ia dilahirkan sepertinya jadi tamparan keras yang membangunkan gubernur dan para bupati di NTT, menyadarkan mereka akan lemahnya koordinasi penanganan pandemi. Tiap-tiap bupati mengambil langkah sendiri demi perlindungan daerahnya. Tubrukan kepentingan pun terjadilah ... unjungnya selalu rakyat  yang jadi korban.

Syukurlah, Gubernur NTT Victor Laiskodat segera insaf akan kelemahan tata koordinasi antarkepala daerah di NTT. Sebagai gubernur, salahnya juga jika bupati-bupati anarkis. Victor adalah wakil pemeritah pusat, tanggungjawab memimpin orkestra kebijakan kabupaten-kabupaten ada di tangannya.

Maka pada 26 Mei kemarin, Gubernur Victor Laiskodat mengambil langkah perbaikan diri. Ia mengajak para bupati mengadakan rapat guna memutuskan tindakan bersama atau tindakan masing-masing tetapi dalam harmoni orkestra satu provinsi, Nusa Tenggara Timur.

Setidaknya ada tiga keputusan yang diambil dalam rapat yang berlangsung daring itu.[1]

Pertama, Gubernur NTT dan para bupati/walikota se-NTT setuju agar portal penapisan di perbatasan-perbatasan antar-kabupaten dibongkar. Menurut Gubernur, keberadaan portal-portal tersebut mengganggu mobilisasi logistik dan orang antar-kabupaten.

Gubernur Victor ada benarnya. Gara-gara bergerak sendiri-sendiri, kebijakan di setiap portal berbeda-beda, membuat bingung dan menciptakan ekonomi biaya tinggi yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha.

Sudah pernah saya tulis dalam artikel "Anarki Bupati-Bupati di Tengah Pandemi, Rakyat Babak Belur", para pelaku usaha logistik lintas-pulau keluhkan kebijakan berbeda dan tidak konsisten antara portal kabupaten yang satu dan yang lainnya.

Di portal Kabupaten Manggarai, awak angkutan harus membayar biaya rapid test Rp 600.000 per kepala. Meski lolos rapid test, beberapa jam kemudian, tiba di portal Kabupaten Ngada, perusahaan diminta mengganti supir dengan orang setempat. Artinya perusahaan harus mengeluarkan uang lagi untuk membayar supir baru. Rapid test di Kabupaten Manggarai dengan sendirinya mubasir. Rp 600.000 sekali jalan hangus tanpa manfaat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
VIDEO PILIHAN