Mohon tunggu...
Om Gege
Om Gege Mohon Tunggu... Coffee4Soul.club

Petani separuh hati, kuli tempo-tempo, penulis recehan, provokator kambuhan, revolusioner musiman

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Lagi, Desakan Anies kepada Pempus, Mungkinkah Dipenuhi?

2 April 2020   18:32 Diperbarui: 2 April 2020   18:47 1278 12 6 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Lagi, Desakan Anies kepada Pempus, Mungkinkah Dipenuhi?
gubernur-anies-baswedan-dan-presiden-joko-widodo-tempo-co-5e85ccb0097f36171b38ff55.png

Gubernur Anies Baswedan berkejar-kejaran dengan waktu, adu cepat melawan penyebaran virus Corona yang sudah lumayan luas di wilayah pemerintahannya. Kian ia tertinggal langkah, kian berat mengatasi penyebaran virus corona yang per 1 April telah menjangkiti 897 orang di DKI dan membunuh 90 di antaranya.

Salah satu langkah terpenting dalam pandangan Anies adalah pembatasan keluar-masuk Jakarta dan pembatasan pergerakan warga di dalam wilayah Jakarta.

Itu sebabnya sudah beberapa kali Anies Baswedan mengajukan permintaan kepada pemerintah pusat untuk diizinkan "me-lockdown" Jakarta.

Bulan lalu Anies mencoba memaksa pembatasan pergerakan warga di DKI dengan menurunkan jumlah, kapasitas, frekuensi, dan interval operasional transportasi publik yang berada di bawah kendalinya.

Karena kebijakan itu tidak didahului prakondisi untuk mempersiapkan warga, terjadi penumpukan penumpang di mana-mana. Publik geram dan mempersalahkan Anies. Pihak Istana Negara bahkan secara terbuka bereaksi negatif terhadap kebijakan itu.

Anies Baswedan kemudian beralasan kebijakan tersebut sebagai shock therapy untuk membangunkan warga DKI dari keterlenaan terhadap ancaman virus corona.

Sepekan lalu Anies Baswedan mengirim surat kepada Pemerintah pusat agar diizinkan menerapkan karantina wilayah di Jakarta, bentuk pembatasan ekstrem (di bawah level isolasi) yang dibolehkan UU Kekarantinaan Kesehatan.

Presiden Joko Widodo kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. PP 21/2020 ini adalah jawaban tidak atas pemintaan Anies Baswedan mengarantina DKI.

Kini, Gubernur Anies Baswedan kembali berkirim surat kepada Pemerintah Pusat (Menkes), mendesak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Soal penyampaian surat ini disampaikan Anies dalam percakapan teleconference dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, 2 April sore tadi.

Dalam PP 21/2020, gubernur memang hanya berwenang mengajukan usulan PSBB kepada Menteri Kesehatan. Wewenang penetapan PSBB berada di tangan Menkes.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x