Dalam Pasal 15 ayat (1) UU 23/2014 dinyatakan, "Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini."
Nah, pada bagian lampirannya, pada bagian Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Sub Urusan Manajemen Pendidikan disebutkan bahwa urusan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus berada di tangan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah kabupaten/kota kebagian urusan pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
Jadi SMA, SMK dan SKh berada di tangan pemerintah provinsi, sementara SMP, SD, PAUD, dan pendidikan nonformal menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota. Catatan: meski namanya Sekolah Menengah Pertama, menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, SMP termasuk dalam pendidikan dasar.
Pada 2016, ketentuan penyerahan urusan pengolaan pendidikan SMA/SMK/Skh ke pemerintahan provinsi digugat sejumlah warga negara dengan mengajukan judicial review ke Mahmakah Konstitusi. Tetapi MK memutuskan memutuskan pengelolaan urusan pendidikan menengah (SMA/SMK/sederajat) tetap dipegang pemerintah provinsi.
Berdasarkan keputusan MK, per Januari 2017 Pemerintah telah menyerahkan pengelolaan SMA/SMK/SKh ke pemeritahan provinsi.
Jadi Pemprov Banten justru benar ketika memutuskan meliburkan hanya SMA/SMK/SKh. Demikian pula Pemkot Bandung, Bogor, Bekasi, Depok, dll sudah benar hanya meliburkan PAUD, SD, SMP, dan pendidikan nonformal. Pemerintah-pemerintah daerah ini bertindak sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang.
Kalau begitu Anies Baswedan salah?
Ah, tidak harus begitu kesimpulannya. Yang pertama, bisa saja ini urusan perbedaan penafsiran, apakah wewenang menutup sementara sekolah-sekolah dalam kondisi darurat pandemi harus mengacu pada UU Pemda atau tidak perlu.
Yang kedua, Pemprov DKI punya posisi unik.
Berdasarkan UU 29/2007 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, kota/kabupaten di DKI merupakan kota/kabupaten administratif, bukan daerah otonom. Para wali kota di DKI bukan pemerintah, mereka birokrat, aparatur birokrasi, PNS yang diangkat Gubernur DKI untuk jabatan tersebut. Boleh jadi dengan begitu---karena hanya satu level Pemda di DKI---urusan pengelolaan PAUD hingga SMA berada di tangan gubernurnya.
Tetapi kok Gubernur Ganjar Pranowo seperti Anies liburkan semua jenjang? Kan Jateng bukan Daerah Khusus seperti DKI.
Ya, bisa jadi karena alasan perbedaan penafsiran tadi.
Lagi pula ngapain coba di masa darurat begini yang dipersoalkan wewenang?
