Mohon tunggu...
Om Gege
Om Gege Mohon Tunggu... Coffee4Soul.club

Coffee4Soul.club || Petani separuh hati, kuli tempo-tempo, penulis recehan, provokator kambuhan, revolusioner musiman

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Tak Perlu Pilpres 2024, Konsensus Nasional Saja Jatah Prabowo Presiden

11 Maret 2020   10:17 Diperbarui: 12 Maret 2020   10:11 14888 11 3 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Tak Perlu Pilpres 2024, Konsensus Nasional Saja Jatah Prabowo Presiden
Jokowi dan Para Ketua Parpol [wartaekonomi.co.id]

Pernahkah ada yang alami? Saat warga se-RT sedang berkumpul di rumah duka oleh kepergian sesepuh kampung, salah seorang warga tiba-tiba datang menyampaikan undangan pesta di rumahnya.

Saya yakin kita jarang menemukan peristiwa begini di keseharian kehidupan. Tetapi dalam keseharian politik elit-elit negeri, yang seperti ini lazim adanya.

Lihat saja. Rakyat sedang dilanda cemas oleh penularan Corona dan wabah demam berdarah. Rakyat pekerja pusing jika RUU Cipta Kerja kelak diberlakukan. Kaum perempuan waswas RUU Ketahanan Keluarga diketok. Kecemasan-kecamasan seperti ini harusnya menjadi perhatian elit-elit parpol sebab untuk tulah alasan mereka ada dan disangka berguna.

Tetapi yang terjadi, elit-elit politik kita keep santuy urus diri; sudah sibuk wara-wiri, lobi sana lobi sini; cipika-cipiki depan kamera membicarakan pilkada, perubahan ambang batas parlemen dalam pemilu 2024, bahkan usung-mengusung capres. Padahal kerjaan setahun ini belum ada yang terasa manfaatnya.

Bebarapa hari lalu Surya Paloh, majikan Partai Nasdem cipika-cipiki dengan mantan rekan-rekannya di Golkar. Dua partai sejenis ini membicarakan parliamentary treshold dan koalisi pilkada.(1

Pada kesempatan lain, politisi PDIP Adian Napitupulu sudah mulai mengirim serangan ke Prabowo, mengkritik wacana pencalonan diri Ketum Gerindra itu pada pilpres 2024 mendatang. (2)

Para elit politik mungkin merasa wajar-wajar saja. Tingkah mereka bahkan disoraki, disemangati dan digardai tepuk tangan para cheerleader dengan sanjungan dan pembelaan di media sosial, website berita, dan aneka platform blog keroyokan.  Sorry, saya merasa aksi-aksi elit parpol ini jauh dari kepantasan. Sense of crisis mereka kosong saja.

Negara---bagaimanapun coba ditutup-tutupi---sedang berada dalam kondisi darurat. Darurat oleh wabah penyakit, darurat oleh ancaman defisit belanja publik (talangan iuran BPJS rakyat miskin), darurat oleh lapangan kerja yang tidak tersedia sebab tidak konsisten di jalan Trisakti, dan sekian kondisi darurat lain.

BACA PULA: "Ambang Batas Parlemen 7 Persen, Taktik Oligark Menjaga Soliditas"

Di saat darurat seperti ini, segala sumber daya, mulai dari APBN, pikiran politisi, waktu dan tenaga hendaknya dicurahkan untuk upaya keluar dari persoalan tanpa mengorbankan kelas pekerja (pekerja murah demi investasi), tanpa mengorbankan rakyat miskin.

Maka apa tidak sebaiknya kita tuntut saja, tidak perlu ada pemilihan kepala daerah 2020 nanti?  Pindahkan saja waktu pelaksanaan hajatan buang-buang anggaran ini, mungkin ke 2025. Sebab toh yang terpilih akan serupa saja tabiatnya, yang pura-pura berseberangan akan berpelukan juga kelak. Dengan begitu, anggaran negara bisa diproritaskan ke hal bermanfaat, ke pembiayaan usaha-usaha keluar dari beragam kondisi darurat ini.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN